DPR Dorong Kemenparekraf Permudah Akses Pendanaan Ekonomi Kreatif

Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mempermudah akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia, menyusul kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses KUR.

Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifky Harsya, pada Rabu (30/4) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut difokuskan pada pembahasan penyediaan akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi ekonomi kreatif di Indonesia. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa sektor ekonomi kreatif merupakan sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. Namun, banyak pelaku usaha di sektor ini menghadapi tantangan utama dalam mengakses pendanaan.

Rahayu Saraswati mengungkapkan keprihatinan Komisi VII DPR RI terhadap kendala yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses pendanaan. Menurutnya, banyak pengusaha ekonomi kreatif dengan potensi besar terhambat karena kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang terjangkau dan investasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI mendorong dan mendukung Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengatasi permasalahan ini.

Salah satu kendala yang di soroti adalah implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak sesuai aturan. Meskipun pemerintah menetapkan KUR di bawah Rp100 juta tanpa agunan tambahan, kenyataannya di lapangan masih banyak pelaku UMKM yang diminta agunan. "Padahal kami sudah melakukan pertemuan dengan pihak bank yang Himbara maupun juga swasta semua mengatakan di bawah Rp100 juta tidak ada agunan, tapi ternyata ini tidak benar di lapangan," ujar Rahayu Saraswati. "Yang kami dapatkan di lapangan, masih bagaimana pun juga di bawah Rp100 juta masih ada kadang-kadang perlu agunan," tambahnya.

Kendala Akses Pendanaan UMKM di Yogyakarta

Komisi VII DPR RI juga telah menerima audiensi dari pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di Yogyakarta. Mereka mengeluhkan permasalahan sita dan lelang aset yang cukup parah. Hal ini semakin memperberat kondisi pelaku usaha yang sudah kesulitan mengakses pendanaan. Kondisi ini menunjukkan urgensi dukungan pemerintah dalam mengatasi permasalahan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Berdasarkan temuan tersebut, Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya peran Kementerian Ekonomi Kreatif dalam menciptakan kebijakan dan program yang efektif. Kebijakan tersebut harus mampu membuka akses pendanaan yang lebih mudah, menjembatani pelaku ekonomi kreatif dengan investor, dan memperkuat sinergi dengan sektor keuangan dan lembaga pembiayaan. Dengan demikian, diharapkan para pelaku ekonomi kreatif dapat lebih mudah berkembang dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Komisi VII DPR RI berharap Kemenparekraf dapat memberikan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka mendorong agar Kemenparekraf terus berupaya mempermudah akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif, sehingga sektor ini dapat terus tumbuh dan berkembang pesat.

Solusi yang Diharapkan

Untuk mengatasi permasalahan akses pendanaan ini, beberapa solusi yang diharapkan antara lain:

• Penyederhanaan persyaratan akses KUR.
• Peningkatan pengawasan terhadap implementasi KUR di lapangan.
• Pengembangan skema pembiayaan alternatif yang lebih terjangkau.
• Peningkatan kerjasama antara Kemenparekraf dengan lembaga keuangan dan investor.
• Sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku UMKM tentang akses pendanaan yang tersedia.

Dengan adanya dukungan dan solusi konkret dari pemerintah, diharapkan para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia dapat lebih berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Permasalahan akses pendanaan yang dihadapi pelaku UMKM perlu segera diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Komisi VII DPR RI akan terus mengawasi dan mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memastikan program-program yang dirancang dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Perhatian terhadap sektor ini sangat penting mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional.