DPR Dorong Persiapan Kelembagaan Pelaksana Program Nuklir Indonesia

Ketua Komisi XII DPR RI mendesak pemerintah mempersiapkan kelembagaan untuk program nuklir, termasuk badan pelaksana seperti NEPIO, guna merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan edukasi publik.

Jakarta, 12 Maret 2024 - Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyerukan pemerintah untuk segera mempersiapkan landasan kelembagaan yang kuat bagi program nuklir nasional. Hal ini dinilai krusial untuk merealisasikan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Persiapan ini meliputi pembentukan badan pelaksana yang terstruktur dan edukasi publik yang komprehensif terkait keamanan nuklir.

Bambang menekankan pentingnya energi nuklir sebagai salah satu pilihan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi Indonesia. Ia menyatakan, "Indonesia sedang membangun energi dalam sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dan nuklir merupakan salah satu pilihan yang termasuk dalam EBT." Oleh karena itu, pembentukan kelembagaan yang tepat menjadi kunci keberhasilan program ini.

Lebih lanjut, Bambang mengusulkan pembentukan sebuah organisasi yang diberi nama Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir. Selain NEPIO, diperlukan pula lembaga pendukung teknis, seperti Technical Support Organization (TSO), untuk memberikan pertimbangan dan masukan dalam pemilihan teknologi nuklir yang tepat dan aman.

Persiapan NEPIO dan Dukungan Teknologi

Bambang mengungkapkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memulai penyusunan rancangan NEPIO. Ia mengapresiasi langkah tersebut dan berharap prosesnya dapat segera diselesaikan. Keberadaan NEPIO diharapkan mampu mengelola program nuklir secara efektif dan efisien.

Selain pembentukan NEPIO, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan teknologi. Bambang menyoroti pentingnya sosialisasi program PLTN kepada masyarakat. Ia mencontohkan, "Meyakinkan keamanan nuklir saat ini, sama seperti ketika kita meyakinkan keamanan naik pesawat 50 tahun yang lalu. Seiring berjalan waktu dengan pengembangan teknologi dan standar keamanan, masyarakat bisa merasa aman terhadap nuklir seperti ketika naik pesawat saat ini." Sosialisasi yang masif dan transparan diharapkan mampu membangun kepercayaan publik.

Lebih lanjut, Bambang juga menyinggung soal proposal pembangunan PLTN dari tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan China. Proposal-proposal tersebut saat ini tengah dikaji oleh pemerintah. Proses kajian tersebut perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai ahli untuk memastikan pemilihan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.

Kendala dan Solusi

Bambang mengakui adanya kendala di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) pasca peleburan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kendati demikian, ia optimistis bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang nuklir. "Soal keahlian, Indonesia pada dasarnya siap, kemampuan perekayasa Indonesia untuk membangun dan mengelola reaktor nuklir tidak diragukan, meski kita harus terus mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang kenukliran," ujarnya.

Namun, ia menekankan kembali pentingnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program PLTN. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan peran PLTN dalam sistem kelistrikan nasional, termasuk aspek ekonomi dan kelayakan investasi.

Bambang juga menambahkan bahwa Kementerian ESDM telah melakukan survei lokasi potensial untuk pembangunan PLTN, mempertimbangkan pula peninggalan proyek-proyek Batan sebelumnya. Dari segi teknologi, PLTN generasi ketiga dan keempat dinilai memiliki keunggulan dalam hal keamanan dan efisiensi.

Dukungan Pemerintah dan Swasta

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa rancangan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir telah diserahkan kepada Menteri ESDM dan sedang dalam proses pengajuan izin prakarsa kepada Presiden. Kementerian ESDM juga telah menyiapkan struktur organisasi NEPIO yang lebih sederhana dan efisien.

Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin, Aryo Djojohadikusumo, menambahkan bahwa terdapat proposal dari tiga negara (AS, China, dan Rusia) untuk pengembangan PLTN di Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2032. Ketiga negara tersebut melibatkan anggota Kadin dalam proposalnya.

Dengan adanya dukungan dari DPR, pemerintah, dan swasta, diharapkan pembangunan PLTN di Indonesia dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan energi nasional. Namun, perlu diingat bahwa transparansi, edukasi publik, dan pertimbangan aspek keamanan tetap menjadi prioritas utama.