DPR RI Pastikan Ada Solusi Atasi Buaya Lepas di Batam
Anggota DPR RI Endipat Wijaya memastikan telah ada solusi untuk mengatasi masalah 39 buaya lepas dari penangkaran di Pulau Bulan, Batam, menekankan pentingnya peningkatan SOP untuk mencegah kejadian serupa.

Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, memastikan telah ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan 39 buaya yang lepas dari penangkaran di Pulau Bulan, Batam. Kunjungannya ke lokasi kejadian pada Jumat (31 Januari 2024) bersama Ketua DPRD Kepri dan anggota DPRD lainnya menandai komitmen untuk mencari solusi permanen atas insiden tersebut.
"Kita sudah memiliki langkah-langkah yang lebih baik ke depannya. Solusinya sudah ada, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberikan penjelasan lebih detail," ujar Endipat di Batam. Insiden buaya lepas ini terjadi di penangkaran yang dikelola PT Perkasa Jagat Karunia (PJK).
Meskipun demikian, Endipat menilai keberadaan penangkaran buaya tersebut masih memberikan dampak positif, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal. Penangkaran juga berfungsi sebagai tempat penampungan buaya liar yang tertangkap, mengurangi potensi konflik dengan masyarakat.
"Manfaatnya jelas terlihat dari banyaknya warga lokal yang bekerja di sini. Selain itu, buaya liar yang ditangkap atau yang berkonflik dengan masyarakat bisa ditampung. Jadi, secara ekosistem, penangkaran masih bermanfaat," tambahnya. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan standar operasional prosedur (SOP).
Endipat menegaskan pentingnya perbaikan SOP untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Menurutnya, bukan berarti sistem penangkaran saat ini buruk, tetapi perlu pembaruan agar lebih optimal dan aman. Penerapan SOP yang lebih baik menjadi kunci utama solusi jangka panjang.
Ke depannya, fokus utama terletak pada peningkatan standar keamanan dan protokol operasional di penangkaran buaya. Hal ini untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kolaborasi antara DPR RI, BKSDA, KKP dan PT PJK akan menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Perbaikan SOP ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pengamanan fisik kandang buaya, sistem pengawasan yang lebih ketat, hingga pelatihan yang lebih intensif bagi para petugas penangkaran. Dengan adanya solusi dan komitmen dari berbagai pihak, diharapkan kejadian serupa dapat dihindari di masa mendatang.
Secara keseluruhan, kasus buaya lepas di Batam ini menyoroti pentingnya manajemen risiko dan kepatuhan terhadap SOP di fasilitas penangkaran satwa liar. Semoga solusi yang telah ditemukan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar dan mencegah insiden serupa terulang kembali. Koordinasi yang baik antar instansi terkait sangat krusial dalam memastikan efektivitas solusi yang diterapkan.