DPR Sambut Baik Pencairan Bansos Jelang Lebaran 2025
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut positif pencairan bansos sebelum Lebaran 2025 untuk membantu daya beli masyarakat, namun meminta sanksi tegas bagi pemda yang terlambat atau manipulatif.
Jakarta, 27 Maret 2025 - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi positif terhadap rencana pemerintah untuk mencairkan bantuan sosial (bansos) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Pencairan bansos ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya bagi keluarga menengah ke bawah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Cucun menyatakan, "Tentunya bansos yang disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri akan membantu rakyat, terutama bagi masyarakat kalangan keluarga menengah ke bawah." Pernyataan tersebut disampaikannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis lalu. Ia juga menekankan pentingnya penyaluran bansos yang tepat waktu dan tepat sasaran.
Apresiasi juga diberikan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya dalam membantu masyarakat jelang Lebaran. Namun, Cucun juga mengingatkan pentingnya adanya sanksi tegas bagi pemerintah daerah (pemda) yang terbukti menunda pencairan atau melakukan manipulasi bansos. Hal ini untuk memastikan bansos benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
DPR Kawal Penyaluran Bansos
DPR RI berkomitmen untuk mengawasi proses penyaluran bansos ini. Cucun menjelaskan bahwa DPR akan meminta laporan realisasi penyaluran bansos dari setiap pemda secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tepat waktu, mengingat banyak masyarakat yang menantikan bantuan tersebut sebelum Idul Fitri.
Cucun menambahkan, "Karena Presiden Prabowo berserta jajarannya berkomitmen membantu masyarakat jelang Hari Raya, kita harus jaga semangat ini dengan memastikan bansos tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran." Pernyataan ini menunjukkan komitmen DPR untuk memastikan program bansos berjalan efektif dan efisien.
Langkah pengawasan yang dilakukan DPR diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bansos sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerimanya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan program-programnya.
Mendagri Dorong Pemda Optimalkan APBD
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian telah mengimbau pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memperkuat daya beli masyarakat menjelang Lebaran. Salah satu caranya adalah dengan menyalurkan bansos, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai.
Mendagri menekankan pentingnya penyaluran bansos ini sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ia juga meminta kepala daerah untuk melakukan rapat internal guna mengoptimalkan target pendapatan APBD. Dengan demikian, pemda diharapkan dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah.
Imbauan Mendagri ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk membantu masyarakat menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang Lebaran. Penyaluran bansos diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, barang misalnya, kepada masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat," kata Mendagri.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penyaluran bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia menjelang perayaan Idul Fitri.
