DPR Usul Layanan SIM Buka Sabtu-Minggu: Kemudahan Akses bagi Masyarakat
Komisi III DPR RI mengusulkan perluasan layanan pembuatan SIM hingga akhir pekan untuk mengakomodasi masyarakat yang bekerja di hari kerja, mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih fleksibel.
Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengusulkan layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) diperluas hingga akhir pekan. Usulan ini mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (13/2).
Usulan Layanan SIM Akhir Pekan
Habib Aboe Bakar Alhabsyi menekankan pentingnya akses layanan publik yang lebih fleksibel. Menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki waktu luang di hari kerja untuk mengurus administrasi seperti SIM. "Kami rasa penting untuk ada pelayanan saat libur, sehingga masyarakat bisa mengurus administrasi seperti SIM dan SKCK tanpa mengganggu waktu kerja," ujarnya. Usulan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengurus SIM.
Transformasi Pelayanan Publik
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I ini mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih komprehensif. Ia menyarankan agar layanan SIM juga tersedia di hari Sabtu dan Minggu. "Personel yang bertugas bisa diatur agar hak-hak anggota untuk libur tetap terpenuhi," tambahnya, menunjukkan bahwa pengaturan penjadwalan petugas dapat dipertimbangkan untuk merealisasikan usulan ini.
Inovasi layanan SIM keliling yang telah diterapkan Polda Kalsel mendapat apresiasi dari Habib. Layanan ini terbukti efektif menjangkau masyarakat yang kesulitan mengurus SIM di hari kerja. Lokasi-lokasi strategis seperti Terminal Palnam, Pasar Sudimampir, Kantor Walikota Banjarmasin, dan Polsek Banjarmasin Selatan dipilih untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Apresiasi Inovasi dan Aplikasi Online
Selain layanan SIM keliling, Habib juga mengapresiasi beberapa Polres di Kalimantan Selatan yang telah menerapkan aplikasi online untuk pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Sistem online ini dinilai efektif memangkas waktu antrean dan mempermudah masyarakat dalam mengurus SKCK. "Ini adalah salah satu bentuk transformasi layanan publik yang sangat membantu masyarakat," pujinya.
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, bersama pejabat utama dan Kapolres jajaran menyambut kunjungan Komisi III DPR RI. Mereka memaparkan sejumlah capaian kinerja di masing-masing satuan kerja. Kunjungan ini menandai komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan.
Kesimpulan
Usulan Komisi III DPR RI untuk memperluas layanan SIM hingga akhir pekan merupakan langkah positif dalam meningkatkan aksesibilitas layanan publik. Dengan mempertimbangkan pengaturan penjadwalan petugas dan mengadopsi inovasi seperti layanan SIM keliling dan aplikasi online, diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan bagi warganya.
