DPRD Babel Desak Pertamina Pertahankan HET Gas Subsidi 3 Kg
DPRD Kepulauan Bangka Belitung meminta Pertamina mempertahankan HET gas subsidi 3 kg karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik dan meminta penyaluran tepat sasaran.
Pangkalpinang, 25 Februari 2024 - Polemik harga gas elpiji 3 kg kembali mencuat. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mendesak PT Pertamina (Persero) untuk tidak menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas subsidi tersebut. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi masyarakat Bangka Belitung yang dinilai masih belum stabil.
Didit menegaskan bahwa gas elpiji 3 kg merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Kenaikan HET akan sangat memberatkan mereka. "Kita harap jangan dulu naik karena kondisi ekonomi masyarakat kita sedang tidak baik," tegas Didit dalam pernyataannya di Pangkalpinang, Selasa.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi gas elpiji 3 kg agar tepat sasaran. Didit menyoroti temuan adanya hotel yang menggunakan gas bersubsidi ini, sebuah indikasi adanya penyalahgunaan yang perlu ditindak tegas. Pertamina sendiri telah menjamin ketersediaan stok hingga Lebaran Idul Fitri 1446 H, namun pengawasan distribusi tetap menjadi kunci utama.
Pertamina Jamin Stok, Pengawasan Jadi Kunci
Pertamina telah memastikan ketersediaan stok gas elpiji 3 kg aman hingga Lebaran Idul Fitri mendatang. Namun, Didit Srigusjaya menekankan pentingnya pengawasan agar HET yang telah ditetapkan pemerintah dipatuhi oleh seluruh pangkalan. Ia juga mengingatkan agar harga jual di daerah perkotaan tidak jauh berbeda dengan harga di daerah kabupaten.
Lebih lanjut, Didit mengungkapkan adanya permasalahan data yang tidak valid dari pemerintah kabupaten/kota yang menyebabkan penyaluran elpiji subsidi tidak tepat sasaran. "Bahkan ditemukan ada hotel yang memakai gas tiga kilogram," ujarnya. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan melalui inspeksi mendadak.
Didit berharap seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota, berperan aktif dalam pengawasan dan perbaikan sistem penyaluran gas subsidi. Masyarakat juga didorong untuk bersikap jujur dan melaporkan jika menemukan adanya penyalahgunaan.
Pengawasan dan Validasi Data
Penjabat Gubernur Babel, Sugito, turut memberikan pernyataan terkait isu ini. Ia mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), hotel, dan restoran untuk tidak menggunakan elpiji 3 kg untuk kebutuhan operasional mereka. "Masyarakat harus bijaksana menyikapi keberadaan gas ini, harus tahu diri, apakah berhak menggunakan gas tiga kilogram karena gas ini sasarannya hanya untuk masyarakat atau rumah tangga miskin, pelaku usaha mikro, petani dan nelayan," jelas Sugito.
Pemerintah daerah akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti menggunakan elpiji 3 kg secara ilegal, bahkan hingga pencabutan izin usaha. Namun, tindakan tegas ini akan diawali dengan imbauan dan pembinaan. Sugito juga menekankan pentingnya validasi data warga miskin agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Pemerintah pusat telah menyusun satu data terpadu, dan pemerintah daerah diminta untuk memverifikasi data tersebut.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan validasi data warga miskin secara berkala. Biro Ekonomi Provinsi Babel juga akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi elpiji 3 kg. Langkah ini diharapkan dapat memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, diharapkan masalah penyaluran gas elpiji 3 kg dapat teratasi. Ketepatan sasaran dan pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa subsidi tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya.
