Badung Koordinasikan Ketersediaan Elpiji 3 Kg: Atasi Kelangkaan dan Kendalikan Inflasi
Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menggelar rapat koordinasi untuk mengatasi kelangkaan elpiji 3 kg yang berdampak pada perekonomian dan inflasi daerah, serta membahas solusi digitalisasi penyaluran subsidi.
Badung, Bali - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, gencar mengatasi kelangkaan elpiji 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat beberapa waktu terakhir. Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, memimpin rapat koordinasi (Rakor) pada Selasa, 11 Juli 2023 di Mangupura untuk membahas masalah krusial ini. Rakor tersebut melibatkan pembuat kebijakan dan operator terkait.
Masalah Elpiji 3 Kg: Dampak Ekonomi dan Inflasi
Wakil Bupati Suiasa menekankan pentingnya isu ini, mengingat elpiji 3 kg telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kelangkaannya berdampak langsung pada pergerakan ekonomi dan berpotensi meningkatkan inflasi di Badung. Badung sendiri baru saja menyandang status kabupaten mandiri inflasi kurang dari setahun, sehingga permasalahan ini menjadi tantangan besar.
"Apabila ditambah lagi dengan permasalahan minyak, gas elpiji 3 kg ini, maka akan semakin bertambah masalah pengendalian inflasi. Jadi, kami hanya minta satu saja tolong lancarkan ketersediaan dan distribusi elpiji 3 kilogram pada masyarakat penerima manfaat," tegas Wabup Suiasa.
Solusi Digitalisasi dan Pengawasan Distribusi
Untuk mengatasi masalah ini, Wabup Suiasa menyarankan penerapan sistem digitalisasi dalam penyaluran elpiji bersubsidi. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan penyaluran kepada masyarakat yang tidak berhak. Digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi elpiji 3 kg.
Selama hampir dua minggu, Wabup Suiasa aktif mensosialisasikan dan mensinkronkan kegiatan pusat, daerah, dan desa, termasuk mengevaluasi kelangkaan elpiji 3 kg. Ia menemukan masih banyak masyarakat yang tidak berhak menggunakan elpiji 3 kg namun tetap menggunakannya.
Tantangan dan Kerja Sama
"Masih banyak yang tidak berhak menggunakan gas ini padahal secara pemahaman dari segi aturan sebenarnya sangat memahami kalau itu tidak boleh, tetapi tetap berebut menggunakan LPG 3 kg dan ini lolos, kalau sudah begini mau menyalahkan siapa Pertamina, pemerintah atau masyarakat, ini adalah kesalahan kita bersama," ujarnya. Pernyataan ini menyoroti kompleksitas masalah dan perlunya kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat, untuk menyelesaikan masalah ini.
Ke depan, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat untuk memastikan distribusi elpiji 3 kg tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan. Digitalisasi diharapkan menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi.
Kesimpulan
Rakor yang dilakukan oleh Pemkab Badung merupakan langkah penting dalam mengatasi kelangkaan elpiji 3 kg. Dengan solusi digitalisasi dan kerjasama semua pihak, diharapkan masalah ini dapat teratasi dan dampaknya terhadap perekonomian serta inflasi dapat diminimalisir. Keberhasilan upaya ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa.
