{{caption}}
Kudus Buka Pengaduan Elpiji 3 Kg: Pastikan Ketersediaan dan Tindak Pelanggar

Pemerintah Kabupaten Kudus membuka pengaduan terkait kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg dan memastikan ketersediaan cukup, menindak tegas pelanggar serta meminta bantuan TNI/Polri untuk pengawasan distribusi.

{{caption}}
Larangan LPG Subsidi untuk Usaha Menengah ke Atas di Balikpapan

Dinas Perdagangan Balikpapan melarang usaha menengah ke atas menggunakan elpiji 3 kg bersubsidi, kebijakan ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran bagi warga kurang mampu dan usaha mikro, serta mencegah penyalahgunaan.

{{caption}}
Pemkot Bengkulu Awasi Ketat Distribusi Elpiji Subsidi

Pemerintah Kota Bengkulu mengawasi ketat pendistribusian elpiji 3 kg untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan harga jual sesuai HET, serta mengimbau masyarakat melaporkan jika menemukan pelanggaran.

{{caption}}
Warga Karawang Berebut Gas Melon Subsidi: Stok Kosong di Pengecer

Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Karawang membuat warga menyerbu pangkalan resmi, setelah kebijakan baru pemerintah membatasi penjualan ke pengecer, memicu kekhawatiran akan kenaikan harga.

{{caption}}
Pj. Gubernur Jabar Pastikan Masalah Elpiji 3 Kg Segera Teratasi

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, memastikan masalah kesulitan akses elpiji 3 kg bersubsidi di Jawa Barat segera teratasi, dengan koordinasi bersama Kementerian ESDM dan Pertamina serta perubahan sistem distribusi yang lebih efektif.

{{caption}}
Imbauan Disperindag Lebak: Stok Elpiji 3 Kg Aman, Beli di Pangkalan Resmi

Disperindag Lebak menjamin ketersediaan elpiji 3 kg aman dan meminta warga membeli di pangkalan resmi untuk mencegah penimbunan dan mendapatkan harga yang lebih terjangkau, meskipun ada laporan warga yang kesulitan mendapatkan gas subsidi.

{{caption}}
Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP: Antisipasi Penyalahgunaan di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan pembelian elpiji 3 kg menggunakan KTP untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin ketersediaan gas, terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran.

{{caption}}
Warga Keluhkan Biaya Tambah Beli Elpiji 3 Kg di Pangkalan Resmi

Anggota DPR Asep Wahyuwijaya menyoroti kebijakan baru distribusi elpiji 3 kg yang membuat warga harus mengeluarkan biaya lebih dan antre di pangkalan resmi, sehingga ia mendorong revisi kebijakan tersebut.

{{caption}}
Pertamina Khawatir Tak Menjangkau Pengecer Usai Kebijakan Pangkalan Elpiji

Kebijakan baru Kementerian ESDM soal pangkalan elpiji subsidi 3 kg dikeluhkan agen Pertamina di Cilandak, Jakarta Selatan, karena dinilai akan menyulitkan penjangkauan pengecer di gang-gang sempit.

{{caption}}
Larangan Jual Elpiji 3 Kg ke Pengecer: Upaya Pangkas Ongkos Distribusi

Pemerintah melarang penjualan Elpiji 3 kg ke pengecer untuk memangkas biaya distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran, kebijakan ini mulai berlaku 1 Februari 2024.

{{caption}}
Kelangkaan Elpiji 3 Kg: Warga Antre di SPBU Fatmawati

Kelangkaan elpiji 3 kg di Jakarta Selatan membuat warga rela antre panjang di SPBU Fatmawati, imbas kebijakan baru pemerintah yang melarang penjualan langsung ke pengecer.

{{caption}}
Pemkab Tangerang Klarifikasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg: Distribusi Langsung ke Konsumen

Pemerintah Kabupaten Tangerang mengklarifikasi isu kelangkaan gas elpiji 3 kg bersubsidi, menjelaskan bahwa distribusi kini langsung ke konsumen di pangkalan resmi, bukan ke pengecer, untuk mencegah kenaikan harga dan memastikan tepat sasaran.