LIVE

Larangan Jual Elpiji 3 Kg ke Pengecer: Upaya Pangkas Ongkos Distribusi

Pemerintah melarang penjualan Elpiji 3 kg ke pengecer untuk memangkas biaya distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran, kebijakan ini mulai berlaku 1 Februari 2024.

konten ai
Pemerintah melarang penjualan Elpiji 3 kg ke pengecer untuk memangkas biaya distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran, kebijakan ini mulai berlaku 1 Februari 2024.
Pemerintah melarang penjualan Elpiji 3 kg ke pengecer untuk memangkas biaya distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran, kebijakan ini mulai berlaku 1 Februari 2024. (© 2025 Antaranews)

Kebijakan Baru Elpiji 3 Kg: Memangkas Biaya Distribusi dan Menjamin Subsidi Tepat Sasaran

Sejak 1 Februari 2024, pemerintah memberlakukan kebijakan baru yang melarang penjualan tabung gas Elpiji 3 kg kepada pengecer. Langkah ini diambil untuk memangkas biaya distribusi yang selama ini dinilai cukup tinggi dan menjamin agar subsidi tepat sasaran. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menilai kebijakan ini berpotensi mengurangi panjangnya rantai distribusi, dari agen ke pangkalan, kemudian ke pengecer, dan akhirnya ke konsumen. Hal ini diharapkan dapat menekan harga jual Elpiji 3 kg di pasaran.

Mengapa Kebijakan Ini Diberlakukan?

Muzani menjelaskan bahwa panjangnya rantai distribusi, ditambah jarak antara pengecer dan konsumen akhir, turut berkontribusi pada tingginya biaya logistik. Dengan memangkas jalur distribusi, diharapkan ongkos kirim dan harga jual dapat ditekan. Ia menekankan perlunya pengawasan yang ketat agar kebijakan ini efektif dalam menekan harga jual Elpiji 3 Kg. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan pengawasan distribusi gas bersubsidi.

Bagaimana Mekanisme Baru Pendistribusian Elpiji 3 Kg?

Kini, agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual elpiji 3 kg kepada pengecer. Pengecer yang ingin tetap menjual gas bersubsidi ini wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan resmi Pertamina. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusi agar lebih terkontrol dan memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. Kementerian ESDM memastikan pengawasan yang ketat dalam implementasi kebijakan ini.

Subsidi Tepat Sasaran: Fokus Pemerintah

Ketua MPR juga menekankan pentingnya penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah subsidi yang dikeluarkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.

Peran Kementerian Terkait

Muzani menyerahkan detail teknis implementasi kebijakan ini kepada Kementerian terkait, karena beliau mengaku kurang memahami detail teknis distribusi LPG. Pihak Kementerian ESDM akan bertanggung jawab dalam pengawasan dan implementasi kebijakan ini secara menyeluruh.

Kesimpulan

Pelarangan penjualan Elpiji 3 kg kepada pengecer merupakan langkah strategis pemerintah untuk memangkas biaya distribusi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan subsidi tepat sasaran. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada pengawasan yang ketat dan kerja sama semua pihak terkait.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Biqwanto Situmorang
Editor Biqwanto Situmorang
B
Reporter
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

{{caption}}
Larangan LPG Subsidi untuk Usaha Menengah ke Atas di Balikpapan

Dinas Perdagangan Balikpapan melarang usaha menengah ke atas menggunakan elpiji 3 kg bersubsidi, kebijakan ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran bagi warga kurang mampu dan usaha mikro, serta mencegah penyalahgunaan.

Sumber Antara
{{caption}}
Pedagang Balikpapan Gembira Jual Elpiji Subsidi Kembali Diperbolehkan

Presiden Prabowo Subianto mengizinkan pedagang kecil di Balikpapan kembali menjual elpiji 3 kg bersubsidi, disambut gembira pedagang meski harga jual di atas HET.

Sumber Antara
{{caption}}
Gejolak Subsidi LPG 3 Kg: Kebijakan Mendadak dan Solusinya

Kebijakan larangan mendadak bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg menimbulkan protes, antrean panjang, bahkan korban jiwa, hingga akhirnya pemerintah mengubah kebijakan tersebut dengan menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan.

Sumber Antara
{{caption}}
Larangan Jual LPG 3 Kg: Mendadak, Tak Tersosialisasi, dan Dampaknya

Kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg dinilai mendadak dan tak tersosialisasi, menyebabkan kesulitan masyarakat; kini pengecer kembali beroperasi sebagai sub pangkalan dengan pengawasan aplikasi.

Sumber Antara
{{caption}}
Presiden Jokowi Arahan Tepat Sasaran Subsidi LPG 3 Kg

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar penyaluran subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran, terkelola baik, dan masyarakat mudah mengaksesnya, sekaligus mencegah penyalahgunaan.

Sumber Antara
{{caption}}
Pengawasan Ketat Pengedaran LPG 3 Kg: Atasi Penyelewengan dan Harga Melonjak

Ombudsman dan Kementerian ESDM mendorong pengawasan ketat distribusi LPG 3 kg untuk mencegah penyelewengan subsidi dan penjualan di atas HET, seiring kebijakan baru larangan penjualan ke pengecer mulai Februari 2025.

konten ai
{{caption}}
Pertamina Khawatir Tak Menjangkau Pengecer Usai Kebijakan Pangkalan Elpiji

Kebijakan baru Kementerian ESDM soal pangkalan elpiji subsidi 3 kg dikeluhkan agen Pertamina di Cilandak, Jakarta Selatan, karena dinilai akan menyulitkan penjangkauan pengecer di gang-gang sempit.

konten ai
{{caption}}
Gas Elpiji 3 Kg Lebak Kini Hanya Lewat Agen Resmi: Cegah Penimbunan & Harga Lebih Murah

Pemerintah Kabupaten Lebak memberlakukan penjualan gas elpiji 3 kg hanya melalui agen resmi untuk mencegah penimbunan dan memastikan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

konten ai
{{caption}}
Distribusi Elpiji 3 Kg: Lebih Adil atau Justru Memperumit?

Kebijakan baru soal distribusi elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan resmi menimbulkan pro-kontra, karena dinilai mempersulit akses masyarakat, terutama di daerah terpencil, dan berpotensi memicu praktik calo, sementara digitalisasi dan subsidi yang lebih t

konten ai
{{caption}}
Pengecer LPG Wajib Daftar Jadi Pangkalan Resmi Mulai Februari

Mulai 1 Februari 2025, semua pengecer LPG 3 kg di Indonesia wajib mendaftar sebagai pangkalan resmi Pertamina melalui OSS untuk menjamin ketersediaan dan harga jual sesuai HET, sekaligus mencegah praktik penjualan di luar HET.

konten ai