Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pasokan LPG 3 Kg di Penajam Paser Utara Lancar, HET Rp22.000 per Tabung
Pasokan LPG 3 Kg di Penajam Paser Utara Lancar, HET Rp22.000 per Tabung

Pasokan LPG subsidi 3 Kg di 133 pangkalan di Kabupaten Penajam Paser Utara lancar sesuai jadwal Pertamina, dengan HET Rp22.000 per tabung dan pemerintah setempat tengah menunggu aturan resmi terkait sub pangkalan.

Presiden Prabowo Izinkan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg: Wujud Keadilan Sosial?
Presiden Prabowo Izinkan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg: Wujud Keadilan Sosial?

Pengamat Politik Andhyka Muttaqin menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan pengecer menjual elpiji 3 kg sebagai bentuk keadilan sosial, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tepat sasaran dan mencegah penimbunan.

Larangan LPG Subsidi untuk Usaha Menengah ke Atas di Balikpapan
Larangan LPG Subsidi untuk Usaha Menengah ke Atas di Balikpapan

Dinas Perdagangan Balikpapan melarang usaha menengah ke atas menggunakan elpiji 3 kg bersubsidi, kebijakan ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran bagi warga kurang mampu dan usaha mikro, serta mencegah penyalahgunaan.

Disperindag Pekanbaru Usul Pangkalan Elpiji Khusus UMKM: Solusi Atasi Kelangkaan Gas?
Disperindag Pekanbaru Usul Pangkalan Elpiji Khusus UMKM: Solusi Atasi Kelangkaan Gas?

Disperindag Pekanbaru mengusulkan pembangunan pangkalan elpiji khusus UMKM untuk menjamin pasokan gas bagi pelaku usaha mikro di tengah tingginya kebutuhan dan potensi gangguan distribusi.

Distribusi Elpiji 3 Kg di Sumbagsel Lancar, Pertamina Pastikan Pasokan Aman
Distribusi Elpiji 3 Kg di Sumbagsel Lancar, Pertamina Pastikan Pasokan Aman

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan distribusi elpiji 3 kg berjalan lancar dan aman, memenuhi kebutuhan masyarakat serta berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk penyaluran tepat sasaran.

Banyuwangi Sambut Baik Kebijakan Presiden: Pedagang Eceran Boleh Jual LPG 3 Kg
Banyuwangi Sambut Baik Kebijakan Presiden: Pedagang Eceran Boleh Jual LPG 3 Kg

Pemerintah Banyuwangi menyambut positif kebijakan Presiden yang mengizinkan pedagang eceran kembali menjual LPG 3 Kg subsidi, memberikan solusi distribusi dan pendapatan bagi masyarakat.

Bali Atur Ulang Distribusi Elpiji 3 Kg Subsidi: Solusi Jangka Pendek dan Panjang
Bali Atur Ulang Distribusi Elpiji 3 Kg Subsidi: Solusi Jangka Pendek dan Panjang

Dinas ESDM Bali rapat koordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas untuk mengatasi masalah distribusi elpiji 3 kg subsidi pasca kebijakan baru yang sempat menimbulkan kebingungan masyarakat.

Pemkot Bengkulu Awasi Ketat Distribusi Elpiji Subsidi
Pemkot Bengkulu Awasi Ketat Distribusi Elpiji Subsidi

Pemerintah Kota Bengkulu mengawasi ketat pendistribusian elpiji 3 kg untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan harga jual sesuai HET, serta mengimbau masyarakat melaporkan jika menemukan pelanggaran.

Mukomuko Perketat Pengawasan Elpiji Bersubsidi 3 Kg: Aturan Baru 2025
Mukomuko Perketat Pengawasan Elpiji Bersubsidi 3 Kg: Aturan Baru 2025

Pemerintah Kabupaten Mukomuko memperketat pengawasan penjualan gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk mencegah penjualan ilegal dan menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat, dengan aturan baru yang akan diterapkan mulai Februari 2025.

Pengecer Elpiji Minta Diskon Harga dari Pertamina
Pengecer Elpiji Minta Diskon Harga dari Pertamina

Pedagang eceran elpiji di Jakarta Selatan meminta Pertamina memberikan harga khusus jika mereka beralih menjadi sub-pangkalan, agar tetap untung meski persaingan ketat dan keuntungan minim.

Pertamina Khawatir Tak Menjangkau Pengecer Usai Kebijakan Pangkalan Elpiji
Pertamina Khawatir Tak Menjangkau Pengecer Usai Kebijakan Pangkalan Elpiji

Kebijakan baru Kementerian ESDM soal pangkalan elpiji subsidi 3 kg dikeluhkan agen Pertamina di Cilandak, Jakarta Selatan, karena dinilai akan menyulitkan penjangkauan pengecer di gang-gang sempit.

Larangan Jual Elpiji 3 Kg ke Pengecer: Upaya Pangkas Ongkos Distribusi
Larangan Jual Elpiji 3 Kg ke Pengecer: Upaya Pangkas Ongkos Distribusi

Pemerintah melarang penjualan Elpiji 3 kg ke pengecer untuk memangkas biaya distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran, kebijakan ini mulai berlaku 1 Februari 2024.