Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP: Antisipasi Penyalahgunaan di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan pembelian elpiji 3 kg menggunakan KTP untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin ketersediaan gas, terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan baru: pembelian elpiji 3 kg kini wajib menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan ketersediaan gas bagi masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho menjelaskan, "Pembatasan pembelian elpiji 3 kg menggunakan KTP bertujuan untuk mengetahui secara detail siapa yang membeli dan di mana, sehingga penyalahgunaan bisa dihindari dan pembelian dapat dipantau. Kita ingin memastikan gas subsidi tepat sasaran, tidak sampai digunakan oleh kalangan menengah ke atas."
Pemprov DKI terus memantau ketersediaan elpiji 3 kg di lapangan. Hari Nugroho memastikan pasokan gas hingga Lebaran aman. "Alokasi gas masih tersedia. InsyaAllah, menjelang Ramadhan dan Lebaran, masalah kelangkaan sudah teratasi," ujarnya.
Sebelumnya, Jakarta sempat mengalami kelangkaan elpiji 3 kg. Salah satu penyebabnya adalah kuota tahun 2025 yang disetujui pemerintah pusat lebih rendah dari usulan Pemprov DKI. Usulan Pemprov DKI sebesar 433.933 metrik ton, namun yang disetujui hanya 407.555 metrik ton, sekitar 5% lebih rendah.
Selain kuota yang lebih rendah, pembelian gas elpiji secara berlebihan atau 'panic buying' juga berkontribusi pada kelangkaan. Hal ini dipicu oleh aturan baru yang mewajibkan distribusi langsung dari agen ke konsumen akhir (rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan), tanpa melalui pengecer.
Untuk mengatasi kelangkaan dan menjamin ketersediaan elpiji 3 kg, Pemprov DKI terus memonitor situasi di lapangan. Diharapkan, langkah ini, bersama upaya lainnya, dapat mengatasi masalah kelangkaan gas yang terjadi.
Dengan kebijakan baru ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat menjamin keadilan distribusi elpiji bersubsidi dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, khususnya selama bulan Ramadhan dan Lebaran. Pemantauan ketat dan sistem verifikasi melalui KTP diharapkan mampu mencegah penyimpangan distribusi dan meminimalisir kelangkaan di masa mendatang.
