{{caption}}
Ombudsman DIY: Butuh Pendekatan Inklusif Atasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg

Ombudsman DIY menemukan kelangkaan elpiji 3 kg di DIY masih terjadi pasca pencabutan kebijakan baru, membutuhkan pendekatan komprehensif dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pendistribusian yang merata dan harga sesuai HET.

{{caption}}
Bali Atur Ulang Distribusi Elpiji 3 Kg Subsidi: Solusi Jangka Pendek dan Panjang

Dinas ESDM Bali rapat koordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas untuk mengatasi masalah distribusi elpiji 3 kg subsidi pasca kebijakan baru yang sempat menimbulkan kebingungan masyarakat.

{{caption}}
Warga Karawang Berebut Gas Melon Subsidi: Stok Kosong di Pengecer

Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Karawang membuat warga menyerbu pangkalan resmi, setelah kebijakan baru pemerintah membatasi penjualan ke pengecer, memicu kekhawatiran akan kenaikan harga.

{{caption}}
Prabowo Instruksikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran

Presiden Prabowo meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan penyaluran LPG 3 Kg tepat sasaran, terkelola dengan baik, dan langsung diterima masyarakat, menyusul sejumlah kendala distribusi yang dilaporkan.

{{caption}}
Imbauan Disperindag Lebak: Stok Elpiji 3 Kg Aman, Beli di Pangkalan Resmi

Disperindag Lebak menjamin ketersediaan elpiji 3 kg aman dan meminta warga membeli di pangkalan resmi untuk mencegah penimbunan dan mendapatkan harga yang lebih terjangkau, meskipun ada laporan warga yang kesulitan mendapatkan gas subsidi.

{{caption}}
Warga Keluhkan Biaya Tambah Beli Elpiji 3 Kg di Pangkalan Resmi

Anggota DPR Asep Wahyuwijaya menyoroti kebijakan baru distribusi elpiji 3 kg yang membuat warga harus mengeluarkan biaya lebih dan antre di pangkalan resmi, sehingga ia mendorong revisi kebijakan tersebut.

{{caption}}
Pertamina Khawatir Tak Menjangkau Pengecer Usai Kebijakan Pangkalan Elpiji

Kebijakan baru Kementerian ESDM soal pangkalan elpiji subsidi 3 kg dikeluhkan agen Pertamina di Cilandak, Jakarta Selatan, karena dinilai akan menyulitkan penjangkauan pengecer di gang-gang sempit.

{{caption}}
Larangan Jual Elpiji 3 Kg ke Pengecer: Upaya Pangkas Ongkos Distribusi

Pemerintah melarang penjualan Elpiji 3 kg ke pengecer untuk memangkas biaya distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran, kebijakan ini mulai berlaku 1 Februari 2024.

{{caption}}
Pemkab Tangerang Klarifikasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg: Distribusi Langsung ke Konsumen

Pemerintah Kabupaten Tangerang mengklarifikasi isu kelangkaan gas elpiji 3 kg bersubsidi, menjelaskan bahwa distribusi kini langsung ke konsumen di pangkalan resmi, bukan ke pengecer, untuk mencegah kenaikan harga dan memastikan tepat sasaran.

{{caption}}
Kesulitan Warga Tangerang Akses Gas Elpiji Subsidi: Kebijakan Baru Jadi Sorotan

Kebijakan pembatasan penjualan gas elpiji 3 kg subsidi di Kabupaten Tangerang sejak Februari 2025 membuat warga kesulitan mendapatkannya, memicu antrean panjang dan keluhan.

{{caption}}
Gas Elpiji 3 Kg Lebak Kini Hanya Lewat Agen Resmi: Cegah Penimbunan & Harga Lebih Murah

Pemerintah Kabupaten Lebak memberlakukan penjualan gas elpiji 3 kg hanya melalui agen resmi untuk mencegah penimbunan dan memastikan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

{{caption}}
Distribusi Elpiji 3 Kg: Lebih Adil atau Justru Memperumit?

Kebijakan baru soal distribusi elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan resmi menimbulkan pro-kontra, karena dinilai mempersulit akses masyarakat, terutama di daerah terpencil, dan berpotensi memicu praktik calo, sementara digitalisasi dan subsidi yang lebih t