DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Perbanyak Bursa Kerja Amid PHK Massal
Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mendesak Pemprov DKI untuk meningkatkan frekuensi bursa kerja guna mengatasi tingginya angka PHK di Jakarta, yang mencapai 79,70 persen dari total PHK nasional pada Januari 2025.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyoroti tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jakarta dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah konkret. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 3.325 pekerja terkena PHK pada Januari 2025, dengan 2.650 kasus (79,70 persen) terjadi di DKI Jakarta. Situasi ini dinilai sangat memprihatinkan, terutama karena berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menambah tekanan ekonomi warga Jakarta.
"Kami prihatin dengan tingginya angka PHK di ibu kota baru-baru ini. Pemprov DKI Jakarta harus bergerak untuk mengatasi permasalahan ini," tegas William dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa. Ia menekankan urgensi penanganan masalah ini mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian warga Jakarta.
William juga mengingatkan kembali janji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menyelenggarakan bursa kerja di seluruh wilayah Jakarta. Menurutnya, janji tersebut perlu segera direalisasikan untuk membantu para pekerja yang terkena PHK agar dapat menemukan pekerjaan baru yang sesuai dengan keahlian mereka. Hal ini dianggap sebagai solusi efektif untuk mengurangi angka pengangguran dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
Solusi Mengatasi PHK Massal di Jakarta
William Aditya Sarana menekankan pentingnya Pemprov DKI Jakarta untuk segera merealisasikan rencana penyelenggaraan bursa kerja di setiap kecamatan. Langkah ini dinilai krusial untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Bursa kerja diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru dengan cepat dan efisien.
Selain itu, William juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mengadakan pelatihan-pelatihan kerja bagi para pekerja yang terkena PHK. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Dengan demikian, mereka dapat melakukan alih profesi dengan lebih mudah dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan baru.
Program pelatihan kerja yang disarankan William harus disesuaikan dengan kebutuhan industri terkini. Hal ini penting agar para peserta pelatihan dapat memperoleh keterampilan yang relevan dan langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Dengan demikian, pelatihan tersebut akan lebih efektif dalam membantu para pekerja yang terkena PHK untuk kembali memasuki pasar kerja.
"Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengadakan program-program latihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar agar para pekerja yang kini menganggur karena di-PHK bisa menyesuaikan diri dengan keperluan industri dan segera mendapatkan pekerjaan baru," tambah William.
Dampak PHK terhadap Perekonomian Jakarta
Data Kemnaker yang menunjukkan tingginya angka PHK di Jakarta pada Januari 2025, yaitu 79,70 persen dari total PHK nasional, menjadi perhatian serius. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap perekonomian warga Jakarta, terutama karena bertepatan dengan penurunan daya beli masyarakat. PHK massal memperburuk situasi ekonomi dan menambah tekanan bagi masyarakat yang telah kesulitan.
Kondisi ini membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat dari Pemprov DKI Jakarta. Perlu strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga pada peningkatan keterampilan dan kemampuan adaptasi para pekerja yang terkena PHK. Hal ini penting untuk memastikan mereka dapat bersaing di pasar kerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program yang akan dijalankan. Dengan demikian, dampak negatif dari PHK massal dapat diminimalisir dan perekonomian Jakarta dapat kembali stabil.
Dengan adanya komitmen dan langkah nyata dari Pemprov DKI Jakarta, diharapkan angka PHK di Jakarta dapat ditekan dan perekonomian warga Jakarta dapat kembali pulih. Peran aktif semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.
"Kasus PHK ini terjadi pada masa-masa yang sulit dan sangat disayangkan. Daya beli masyarakat sedang menurun, ditambah PHK yang terjadi secara massal, ini akan menambah tekanan terhadap perekonomian warga Jakarta," ujar William.
