Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Gubernur Muhidin Ajukan Raperda RPJMD 2025-2029 dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba Kalsel
Gubernur Muhidin Ajukan Raperda RPJMD 2025-2029 dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba Kalsel

Gubernur Kalsel, H. Muhidin, ajukan Raperda RPJMD 2025-2029 dan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk penyesuaian UU.

Pengelolaan Pertambangan di Sulut Wajib Miliki Koperasi, Aturan Baru untuk Penambang Rakyat
Pengelolaan Pertambangan di Sulut Wajib Miliki Koperasi, Aturan Baru untuk Penambang Rakyat

Pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) mewajibkan pengelolaan pertambangan rakyat memiliki koperasi berbadan hukum untuk melindungi penambang dan memastikan pengelolaan yang legal dan berkelanjutan.

Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Raperda Bangka Barat, Pastikan Produk Hukum Daerah Selaras
Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Raperda Bangka Barat, Pastikan Produk Hukum Daerah Selaras

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengharmonisasian tiga Raperda Bangka Barat untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakomodasi kepentingan masyarakat.

DPRD Kolut Tetapkan Empat Raperda Baru: Dari Pangan hingga Kota Layak Anak
DPRD Kolut Tetapkan Empat Raperda Baru: Dari Pangan hingga Kota Layak Anak

DPRD Kolaka Utara sahkan empat Raperda baru yang meliputi penyelenggaraan perpustakaan, cadangan pangan, insentif investasi, dan Kabupaten Layak Anak, serta sorotan pada transparansi dan infrastruktur.

DPRD Babel Bentuk Pansus Tata Kelola Timah untuk Sejahterakan Masyarakat
DPRD Babel Bentuk Pansus Tata Kelola Timah untuk Sejahterakan Masyarakat

DPRD Kepulauan Bangka Belitung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Timah untuk mengatasi permasalahan sektor pertambangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perda Pertambangan Kalteng: Jurus Pemprov Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Perda Pertambangan Kalteng: Jurus Pemprov Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemprov Kalteng dan DPRD sepakat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengelolaan pertambangan mineral bukan logam untuk menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah melalui peningkatan ekonomi dan lapangan kerja.

Kenaikan Royalti Minerba: Pemerintah Jaga Keseimbangan Ekonomi Nasional dan Keberlanjutan Usaha
Kenaikan Royalti Minerba: Pemerintah Jaga Keseimbangan Ekonomi Nasional dan Keberlanjutan Usaha

Pemerintah berencana menaikkan royalti minerba untuk meningkatkan penerimaan negara, namun tetap mempertimbangkan daya saing dan keberlanjutan usaha para pelaku tambang.

Kemenkumham Harmonisasi Raperda Pencegahan Pemukiman Kumuh di Bangka Selatan
Kemenkumham Harmonisasi Raperda Pencegahan Pemukiman Kumuh di Bangka Selatan

Kemenkumham Babel harmonisasi Ranperda Bangka Selatan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh, selaras dengan UU Cipta Kerja dan peraturan terkait lainnya.

Dorongan untuk WPR di Kalbar: Solusi Atasi PETI dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat?
Dorongan untuk WPR di Kalbar: Solusi Atasi PETI dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat?

Praktisi hukum desak Pemda Kalbar perjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk atasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

DPD Tekankan Hak Masyarakat Adat dalam UU Minerba yang Baru
DPD Tekankan Hak Masyarakat Adat dalam UU Minerba yang Baru

Anggota DPD RI menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat dalam UU Minerba baru untuk mencegah konflik lahan tambang dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

Pemda Babel & PT Timah Rancang Aturan Tata Kelola Timah untuk Tingkatkan Kesejahteraan
Pemda Babel & PT Timah Rancang Aturan Tata Kelola Timah untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Pemerintah daerah se-Bangka Belitung dan PT Timah berkolaborasi merancang aturan tata kelola kemitraan penambangan timah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menekan aktivitas tambang ilegal.