DPRD Sulsel Serap Aspirasi Mahasiswa: Pendidikan Gratis dan PPPK Jadi Fokus Utama
DPRD Sulawesi Selatan menerima aspirasi mahasiswa terkait Hari Pendidikan Nasional, meliputi transparansi rekrutmen PPPK, peningkatan fasilitas pendidikan, dan pendidikan gratis, dengan janji menindaklanjuti sesuai kewenangan.
Makassar, 3 Mei 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima aspirasi mahasiswa terkait peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Jumat (2/5). Aksi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa gabungan ini menyoroti sejumlah isu krusial di sektor pendidikan, mulai dari transparansi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), peningkatan fasilitas pendidikan hingga penerapan pendidikan gratis. Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, langsung menerima aspirasi tersebut di depan kantornya.
Andi Rachmatika Dewi, yang akrab disapa Cicu, menyatakan komitmen DPRD Sulsel untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. "Bila hal yang menjadi kewenangan kami (DPRD), pasti kami segera tindak lanjuti," tegasnya. Ia menjelaskan bahwa untuk isu di luar kewenangan DPRD, akan diteruskan kepada pihak berwenang. Tuntutan mahasiswa ini meliputi tiga poin utama: transparansi dan kejelasan perekrutan PPPK, peningkatan fasilitas pendidikan, dan penerapan pendidikan gratis.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Sulsel saat menerima aspirasi di depan kantornya di Makassar. Hal ini menunjukkan responsifnya lembaga legislatif terhadap keresahan mahasiswa terkait kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. DPRD Sulsel berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Peningkatan Fasilitas dan Pendidikan Gratis
Terkait peningkatan fasilitas pendidikan, Cicu menjelaskan bahwa DPRD Sulsel bersama Gubernur Sulsel telah berkomitmen untuk merehabilitasi sejumlah sekolah di tingkat SMA dan SMK pada tahun ini. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, mengenai pendidikan gratis, Cicu menekankan bahwa program ini telah diatur dalam Undang-Undang dan memiliki syarat-syarat tertentu. Ia menjelaskan bahwa siswa di sekolah negeri dari jenjang SD, SMP, dan SMA berhak mendapatkan pendidikan gratis. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan untuk mencegah pungutan liar. "Kalau ada oknum yang mencoba melakukan pungutan liar, silahkan dilaporkan," tegasnya. DPRD Sulsel akan terus berupaya memaksimalkan anggaran yang ada untuk memastikan program pendidikan gratis berjalan efektif.
Lebih lanjut, Cicu menjelaskan bahwa DPRD Sulsel secara aktif melakukan reses atau peninjauan lapangan untuk memantau kondisi sekolah. Hasil pemantauan ini akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel agar diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan komitmen DPRD Sulsel dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan.
Masalah PPPK dan Biaya Kuliah
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, juga menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait terhambatnya tunjangan PPPK di SMAN 9 Kabupaten Sinjai. Fauzi berjanji akan segera mengkomunikasikan masalah ini dengan Dinas Pendidikan Sulsel pada pekan depan. Respon cepat ini menunjukkan kesigapan DPRD Sulsel dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh tenaga pendidik.
Mengenai isu biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Biaya Kuliah Berkala (BKT) yang dianggap memberatkan mahasiswa di UIN Alauddin, Fauzi menjelaskan bahwa hal tersebut bukan sepenuhnya berada dalam kewenangan DPRD Sulsel. Namun, DPRD Sulsel siap menjadi jembatan komunikasi untuk mencari solusi. Peran DPRD Sulsel sebagai mediator diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah ini.
Fauzi juga menyebutkan akan memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait dugaan larangan menyampaikan pendapat di muka umum di UIN Alauddin. Upaya ini menunjukkan komitmen DPRD Sulsel untuk melindungi hak-hak mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. DPRD Sulsel akan terus berupaya untuk menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik.
Secara keseluruhan, pertemuan antara DPRD Sulsel dan mahasiswa ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. DPRD Sulsel berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya. Kerjasama antara pemerintah daerah dan mahasiswa diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan.
