MPR Desak Perbaikan PPDB untuk Layanan Pendidikan Berkualitas
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong perbaikan sistem PPDB untuk mengatasi masalah seperti perpindahan KK, zonasi, dan praktik pungli demi layanan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh warga negara.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendesak perbaikan segera sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pernyataan ini disampaikan Senin (20/1) di Jakarta, menjelang tahun ajaran baru. Beliau menekankan perlunya pelaksanaan PPDB yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Lestari berharap skema PPDB terbaru dari pemerintah mampu mengatasi masalah yang kerap muncul. Beberapa masalah tersebut meliputi praktik pindah alamat Kartu Keluarga (KK) demi mendapatkan sekolah favorit, ketidakmerataan sebaran sekolah negeri yang mengakibatkan banyak siswa terpinggirkan dari zonasinya, serta kekurangan siswa di beberapa sekolah lain.
Konsekuensi dari masalah-masalah tersebut, menurut Lestari, adalah munculnya praktik jual beli kursi, pungutan liar (pungli), dan siswa titipan dari pejabat atau tokoh masyarakat. Kondisi ini jelas merugikan kualitas pendidikan dan keadilan akses pendidikan bagi seluruh warga.
Oleh karena itu, Lestari mendorong para pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk menyelenggarakan PPDB yang lebih transparan dan baik. Tujuan utama adalah menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif dan berkualitas bagi generasi penerus bangsa.
Sebelumnya, pada Jumat (17/1), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan skema baru PPDB kepada Presiden. Namun, Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa skema tersebut belum sempat dibahas karena Presiden dan para menteri lebih fokus membahas program Makan Bergizi Gratis.
Mendikdasmen berharap skema PPDB baru dapat segera disepakati agar ada waktu yang cukup untuk sosialisasi kepada pelaksana PPDB dan orang tua murid. Sosialisasi yang efektif sangat penting agar perubahan sistem PPDB berjalan lancar dan dipahami seluruh pihak.
Perbaikan PPDB menjadi kunci penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan sistem yang lebih adil dan transparan, diharapkan praktik-praktik negatif dapat ditekan dan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan bermutu.
