Wacana Perbaikan Pendaftaran Siswa: Wakil Ketua MPR Desak Transparansi
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mendesak perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memastikan proses yang lebih transparan dan berkualitas, menanggapi masalah manipulasi alamat dan zonasi sekolah yang tidak merata.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menyerukan adanya peningkatan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan beliau pada Senin, 20 Januari, menjelang tahun ajaran baru.
Lestari menekankan perlunya persiapan matang PPDB yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Beliau berharap skema PPDB baru yang tengah dipersiapkan pemerintah dapat mengatasi masalah yang kerap muncul setiap tahun ajaran baru.
Salah satu masalah yang di soroti adalah maraknya orang tua yang mengubah alamat Kartu Keluarga (KK) agar anak mereka bisa masuk sekolah favorit. Sistem zonasi sekolah, menurut Lestari, juga menimbulkan masalah. Ketimpangan distribusi sekolah negeri menyebabkan banyak calon siswa tak terdaftar di sekolah dalam radius zonasi mereka, sementara sekolah lain kekurangan siswa.
Kondisi ini, jelas Lestari, berpotensi memicu praktik-praktik tidak jujur, seperti suap untuk mendapatkan kursi di sekolah tertentu. Oleh karena itu, beliau mendorong seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk melaksanakan PPDB dengan lebih transparan.
Lebih lanjut, Lestari menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan layanan pendidikan demi proses belajar yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci utama dalam pembangunan sumber daya manusia.
Sebelumnya, pada Jumat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Abdul Mu’ti menyatakan telah mengajukan skema PPDB baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Mu’ti berharap skema tersebut disetujui segera agar ada waktu cukup untuk sosialisasi ke sekolah dan orang tua.
Perbaikan sistem PPDB menjadi isu penting karena menyangkut pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Transparansi dan keadilan dalam proses pendaftaran diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berintegritas.
