Sistem PPDB Berganti Menjadi SPMB pada 2025
Pemerintah resmi mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memperbaiki kelemahan sistem sebelumnya.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengumumkan pergantian sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 30 Januari 2024. Perubahan besar ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi seluruh siswa di Indonesia.
Perubahan sistem ini didasari oleh evaluasi menyeluruh terhadap kelemahan-kelemahan PPDB yang telah berjalan sejak tahun 2017. Menurut Mendikdasmen, SPMB dirancang untuk mengatasi kekurangan tersebut dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini juga merupakan upaya untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan dalam proses penerimaan siswa baru.
Salah satu perubahan signifikan terdapat pada penerimaan siswa SMP. SPMB akan merevisi persentase penerimaan siswa melalui empat jalur: Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi. Mekanisme ini diharapkan mampu mendistribusikan kesempatan pendidikan secara lebih merata dan memberikan perhatian khusus pada siswa dari berbagai latar belakang.
Sementara itu, untuk tingkat SMA, SPMB akan diterapkan secara lintas kabupaten/kota. Keputusan penerimaan siswa SMA akan berada di tingkat provinsi, menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien. Mendikdasmen menegaskan bahwa sistem penerimaan siswa SD tetap dipertahankan karena dinilai telah berjalan dengan baik.
Kemendikdasmen telah melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan perubahan ini. Proses tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama ini penting karena implementasi SPMB melibatkan pemerintah daerah secara langsung. Proses ini membutuhkan koordinasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak.
Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa rancangan SPMB telah mendapat persetujuan dari Presiden. Beliau juga menambahkan bahwa akan ada pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri pada Jumat, 31 Januari 2024, untuk membahas dukungan dari pemerintah daerah agar SPMB 2025 berjalan lancar. Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah sangat krusial untuk keberhasilan program ini.
Dengan perubahan ini, pemerintah berharap SPMB dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh siswa di Indonesia. Perubahan persentase jalur penerimaan di jenjang SMP dan penerapan sistem lintas kabupaten/kota untuk SMA diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan dengan lancar dan sukses.