Dugaan Penyimpangan Pembangunan 2.100 Rumah Eks Timtim di NTT Dilaporkan ke Kejati

KemenPUPR laporkan dugaan penyimpangan pembangunan 2.100 rumah untuk warga eks Timor Timur di NTT senilai ratusan miliar rupiah ke Kejati NTT, dengan temuan indikasi fraud dan konstruksi yang tidak kokoh.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR), Heri Jerman, secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan pembangunan 2.100 rumah bagi warga eks Timor Timur (kini Timor Leste) di Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT pada Kamis (20/3). Proyek senilai ratusan miliar rupiah yang berlokasi di Kabupaten Kupang ini dikerjakan oleh tiga kontraktor besar, yaitu PT. Nindya Karya, PT. Adhi Karya, dan PT. Brantas Abipraya. Laporan tersebut mencakup temuan indikasi fraud dan berbagai penyimpangan konstruksi yang berpotensi membahayakan penghuni rumah.

Pemeriksaan oleh Irjen KemenPUPR menemukan indikasi kecurangan (fraud) dan berbagai penyimpangan dalam proyek tersebut. Temuan ini telah dikonfirmasi oleh tim ahli dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang. Heri Jerman menyatakan, "Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan perumahan khusus bagi Eks Pejuang Timor Timur."

Beberapa temuan teknis menjadi perhatian utama, termasuk pondasi bangunan yang tidak kokoh, penggunaan alat sondir yang tidak optimal, dan pembangunan di atas tanah labil tanpa perkuatan yang memadai. Heri Jerman menekankan, "Saya ketemu juga dari fondasi saja tidak memenuhi syarat. Memang itu rumah masuk kategori Risha. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan yang disyaratkan, maka itu adalah perbuatan curang."

Dugaan Fraud dan Kelemahan Konstruksi

Tim investigasi menemukan berbagai indikasi penyimpangan yang signifikan. Analisis dari tim Undana menunjukkan kelemahan struktural, tidak hanya pada material bangunan, tetapi juga pada keseluruhan desain konstruksi. Kelemahan ini berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang bagi keselamatan penghuni rumah. KemenPUPR bersama fakultas teknik Undana telah melakukan penelitian menyeluruh terhadap proyek ini.

Laporan hasil investigasi telah diserahkan secara resmi kepada Kejati NTT untuk ditindaklanjuti secara hukum. Heri Jerman menjelaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara cermat berdasarkan bukti yang cukup. Evaluasi lebih lanjut akan menentukan kelanjutan penyelidikan dan kemungkinan penuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Selain pondasi yang lemah, penggunaan alat sondir yang kurang optimal juga menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan kurangnya ketelitian dan pengawasan dalam proses pembangunan. Pembangunan di atas tanah labil tanpa perkuatan yang memadai juga meningkatkan risiko kerusakan bangunan di masa mendatang.

Penyerahan Kasus ke Kejati NTT

Irjen Heri Jerman menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus ini kepada pihak Kejati NTT. Beliau berharap pihak kejaksaan dapat menindaklanjuti temuan tersebut secara profesional dan transparan. Proses hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kejati NTT akan menyelidiki lebih lanjut dugaan penyimpangan ini. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim investigasi KemenPUPR akan menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan akan melibatkan berbagai pihak terkait.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut proyek pembangunan rumah bagi warga eks Timor Timur. Proyek ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang layak bagi para eks pejuang. Namun, dugaan penyimpangan ini menimbulkan kecemasan dan pertanyaan tentang kualitas pembangunan dan pengawasan proyek pemerintah.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan kontraktor untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaksanaan proyek pembangunan di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien.