Efisiensi Anggaran Medan: Jangan Korbankan Penerangan Jalan!

Anggota DPRD Medan, Binsar Simarmata, meminta Pemkot Medan hati-hati dalam efisiensi anggaran agar penerangan jalan umum (LPJU) tidak terganggu, mengingat tingginya angka kejahatan di kota tersebut.

Anggota DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, menyuarakan keprihatinannya terkait rencana efisiensi anggaran Pemerintah Kota Medan. Ia meminta agar pemerintah kota melakukan kajian mendalam untuk memastikan program pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) tidak terdampak. Pernyataan ini disampaikan di Medan, Rabu (19/2), menyusul instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.

Kekhawatiran Binsar Simarmata beralasan. Minimnya penerangan jalan di Kota Medan, menurutnya, berkontribusi pada tingginya angka kejahatan jalanan. Data Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2023 menunjukkan masih terdapat kekurangan signifikan dalam jumlah LPJU. Dari total 124.038 titik yang dibutuhkan untuk mewujudkan "Medan Terang", baru 94.312 titik yang terpasang, dengan 20.963 titik di antaranya berjenis LED.

Binsar menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan keselamatan dan keamanan warga. "Kita meminta Pemkot Medan melalui Dinas Perhubungan benar-benar mengkaji efisiensi anggaran agar tidak berdampak pada pemasangan LPJU di Medan," tegasnya. Ia khawatir pengurangan anggaran untuk LPJU akan meningkatkan angka kriminalitas di kota Medan.

Efisiensi Anggaran dan Ancaman Kriminalitas

Binsar Simarmata memberikan contoh konkrit, yaitu maraknya aksi konvoi geng motor di Kecamatan Medan Johor, baik siang maupun malam hari. Minimnya penerangan jalan, menurutnya, menjadi faktor yang mempermudah aksi kejahatan tersebut. "Kota Medan hari ini masih rawan aksi kejahatan jalanan. Bila kita berlakukan efisiensi dengan mengurangi lampu penerangan jalan, maka berdampak besar kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penerangan jalan yang kurang memadai di berbagai kecamatan di Kota Medan membuat aksi kejahatan semakin mudah terjadi. "Lampu penerangan jalan di Medan masih kurang menyinari setiap kecamatan, sehingga aksi tindak kejahatan terjadi. Bila dilakukan efisiensi kita tidak tahu lagi apa jadinya kota ini," kata Binsar, mengungkapkan kekhawatirannya akan dampak negatif efisiensi anggaran terhadap keamanan publik.

Lebih lanjut, Binsar menekankan pentingnya pencahayaan jalan yang memadai sebagai upaya pencegahan kejahatan. Dengan penerangan yang baik, potensi kejahatan dapat ditekan dan masyarakat merasa lebih aman.

Instruksi Presiden dan Tantangan Efisiensi

Di sisi lain, Kepala Bappeda Kota Medan, Benny Iskandar, mengingatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mematuhi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini mengharuskan efisiensi belanja, termasuk pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Efisiensi anggaran juga akan menyasar belanja seremonial, studi banding, dan kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur. Benny Iskandar menjelaskan bahwa efisiensi belanja honorarium juga menjadi fokus utama dalam upaya penghematan anggaran.

Benny menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses efisiensi anggaran. Hal ini bertujuan agar efisiensi anggaran tidak berdampak negatif pada pelayanan publik, termasuk penerangan jalan umum.

Tantangan bagi Pemkot Medan kini adalah menyeimbangkan kebutuhan efisiensi anggaran dengan tetap memastikan pelayanan publik, khususnya penerangan jalan, berjalan optimal. Hal ini membutuhkan perencanaan yang matang dan prioritas yang jelas.

Mencari Solusi yang Seimbang

Situasi ini membutuhkan solusi yang bijak. Pemkot Medan perlu melakukan kajian yang komprehensif untuk menentukan langkah efisiensi anggaran yang tepat tanpa mengorbankan aspek keamanan dan keselamatan warga. Mungkin diperlukan strategi alternatif, seperti mencari sumber pendanaan lain untuk proyek LPJU atau melakukan efisiensi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada keamanan publik.

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting. Masyarakat perlu dilibatkan dan diinformasikan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kota dalam upaya efisiensi anggaran. Dengan demikian, akan tercipta pemahaman dan dukungan publik terhadap kebijakan yang diambil.

Ke depannya, diharapkan Pemkot Medan dapat menemukan solusi yang seimbang antara efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk penyediaan penerangan jalan yang memadai untuk menciptakan kota Medan yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya.