ESDM Pertimbangkan RW Jadi Sub-Pangkalan LPG 3 Kg: Atasi Antrean Panjang
Kementerian ESDM mempertimbangkan Rukun Warga (RW) sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg untuk penyaluran tepat sasaran dan mengatasi antrean panjang setelah aturan baru penjualan LPG 3kg diterapkan.
Kementerian ESDM tengah mempertimbangkan Rukun Warga (RW) sebagai sub-pangkalan pendistribusian LPG 3 kg. Langkah ini dipertimbangkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebagai solusi tepat sasaran dan efisien dalam penyaluran gas melon tersebut. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Bahlil pada Selasa, 4 Februari 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Keputusan ini diambil sebagai respons atas aturan baru penjualan LPG 3 kg yang hanya memperbolehkan penjualan di pangkalan resmi, mulai 1 Februari 2025. Aturan tersebut, tanpa disangka, menimbulkan antrean panjang di berbagai pangkalan gas karena tingginya permintaan masyarakat.
Menurut Menteri Bahlil, RW dinilai paling memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Dengan menjadikan RW sebagai sub-pangkalan, diharapkan distribusi LPG 3 kg dapat lebih tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan subsidi. "Ini lagi kita mempertimbangkan juga agar RW ini bisa menjadi sub-pangkalan, karena yang tahu masyarakat di sekitarnya itu kan RW. Ini lagi kami mempertimbangkannya gitu ya," ujar Bahlil.
Sebagai langkah awal, Kementerian ESDM bersama Pertamina telah menata ulang status pengecer LPG 3 kg menjadi sub-pangkalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan gas di pasaran. Mekanisme sub-pangkalan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga LPG 3 kg dan mencegah kenaikan harga yang signifikan.
Bahlil menambahkan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan agar subsidi tetap tepat sasaran, namun tetap mudah diakses masyarakat. "Perintah Bapak Presiden kepada kami baik tadi malam, tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah, maka solusi yang kita bangun atas perintah Bapak Presiden adalah pengecer semua kita naik kelaskan menjadi sub-pangkalan," jelas Bahlil.
Untuk memastikan efektivitas dan pengawasan, Kementerian ESDM berencana melakukan verifikasi berkala terhadap sub-pangkalan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan sub-pangkalan dalam mendistribusikan LPG 3 kg sesuai regulasi yang berlaku dan mencegah penyimpangan distribusi.
Dengan perubahan sistem distribusi ini, pemerintah berharap masalah antrean panjang dan akses masyarakat terhadap LPG 3 kg dapat teratasi. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi program ini agar subsidi tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
