Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Rangga Pandu Asmara Jingga
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Pascasarjana Unair Bahas Kewenangan Polri di RKUHAP: Konstitusional dan Perlu Penguatan
Pascasarjana Unair Bahas Kewenangan Polri di RKUHAP: Konstitusional dan Perlu Penguatan

Sekolah Pascasarjana Unair menggelar forum diskusi membahas wewenang Polri dalam RKUHAP, menekankan pentingnya landasan konstitusional dan penguatan kewenangan Polri, bukan pengurangan.

Sumber Antara
KUHAP Harus Terbit Sebelum KUHP Baru Berlaku, Kata Pakar Hukum Unair
KUHAP Harus Terbit Sebelum KUHP Baru Berlaku, Kata Pakar Hukum Unair

Pakar hukum Unair, Prof. Sadjijono, menekankan pentingnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan sebelum KUHP baru berlaku pada 2026 untuk menghindari tumpang tindih dan penyalahgunaan kekuasaan.

#planetantara
Reformasi Pendidikan Polri: Anggota DPR Sorot Integritas dan Kekerasan
Reformasi Pendidikan Polri: Anggota DPR Sorot Integritas dan Kekerasan

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mendorong reformasi pendidikan Polri untuk meningkatkan integritas dan menghapus kekerasan fisik dalam pelatihan, demi terciptanya pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Sumber Antara
Peluang dan Tantangan KUHP Nasional: Pakar UI Berbicara di Unej
Peluang dan Tantangan KUHP Nasional: Pakar UI Berbicara di Unej

Prof. Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana UI, memaparkan peluang dan tantangan implementasi KUHP Nasional di Universitas Jember, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

konten ai
BPSDM Hukum Perkuat SDM Lewat Program Quick Win: Poltekpin Unggul, KUHP Disosialisasikan
BPSDM Hukum Perkuat SDM Lewat Program Quick Win: Poltekpin Unggul, KUHP Disosialisasikan

BPSDM Hukum KemenkumHAM luncurkan program 'Quick Win' untuk tingkatkan kualitas SDM, termasuk pengembangan Poltekpin dan sosialisasi KUHP baru.

#planetantara
Pengamat Hukum: Pembagian Kewenangan Tetap Penting dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Pengamat Hukum: Pembagian Kewenangan Tetap Penting dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Pengamat hukum Teguh Purnomo menekankan pentingnya pembagian kewenangan dalam penegakan hukum Indonesia untuk mencegah kekacauan, terutama dengan revisi UU Kejaksaan dan KUHAP yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Sumber Antara