Gibran Dorong Kesetaraan Akses Kesehatan di Daerah Terpencil
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan di daerah terpencil melalui program CKG, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat (16 Mei) lalu, mengunjungi Puskesmas Sigompul di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) dan menekankan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan akses yang adil terhadap layanan dasar, khususnya di sektor kesehatan. Gibran juga menjelaskan bagaimana program CKG merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di wilayah terpencil.
Dalam kunjungannya, Gibran menyampaikan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program CKG agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. "Deteksi dini sangat penting dalam mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih serius," tegas Gibran. Ia juga berharap program CKG dapat diperluas jangkauannya untuk menjangkau lebih banyak orang, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan di luar Pulau Jawa. "Kesetaraan layanan kesehatan bukan lagi hanya wacana, tetapi realitas nyata di tengah masyarakat. Membangun sistem kesehatan primer yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh negeri merupakan prioritas," tambahnya.
Meskipun program CKG telah diluncurkan secara nasional pada 10 Februari lalu, kenyataannya masih terdapat kendala di lapangan. Yuhelen Sidabutar, Kepala Puskesmas Sigompul, melaporkan bahwa jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan CKG masih relatif rendah. Hanya 62 orang, dengan rata-rata 2-3 pasien per hari, yang telah menggunakan program tersebut sejak peluncurannya. "Tantangan seperti keterbatasan tenaga medis, masalah infrastruktur, termasuk jaringan internet yang tidak stabil, menjadi kendala di sini," jelas Sidabutar.
Tantangan Pemerataan Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil
Pernyataan Yuhelen Sidabutar tersebut menggarisbawahi tantangan nyata dalam mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan di Indonesia. Keterbatasan tenaga medis merupakan masalah klasik yang masih menghantui banyak daerah terpencil. Minimnya dokter dan perawat berpengalaman membuat pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal. Selain itu, infrastruktur yang buruk, termasuk jalan yang rusak dan akses internet yang terbatas, juga menjadi penghambat utama dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas.
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Banyak masyarakat di daerah terpencil masih kurang memahami manfaat dari pemeriksaan kesehatan rutin. Hal ini menyebabkan mereka enggan untuk memeriksakan kesehatannya, meskipun layanan tersebut telah tersedia secara gratis. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat lebih aware dan mau memanfaatkan program CKG.
Pemerintah perlu memperhatikan aspek pendanaan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung program CKG. Alokasi anggaran yang cukup untuk pengadaan peralatan medis, pelatihan tenaga kesehatan, dan perbaikan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan program ini. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan strategi untuk menarik minat tenaga medis untuk bertugas di daerah terpencil, misalnya dengan memberikan insentif dan tunjangan yang memadai.
Solusi untuk Meningkatkan Akses Kesehatan di Daerah Terpencil
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk meningkatkan akses kesehatan di daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti telemedicine, dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan tenaga medis dan infrastruktur.
Program pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan lokal juga perlu ditingkatkan. Dengan memberikan pelatihan yang memadai, tenaga kesehatan lokal dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih berkualitas. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan deteksi dini penyakit. Sosialisasi dan edukasi kesehatan secara masif dan berkelanjutan sangat penting untuk mengubah perilaku masyarakat.
Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memastikan berjalannya program CKG juga tidak bisa diabaikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, komitmen bersama dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat krusial untuk keberhasilan program CKG dan pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia.
Keberhasilan program CKG dan pemerataan akses kesehatan di daerah terpencil tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan sinergi dan komitmen bersama, diharapkan kesetaraan akses layanan kesehatan dapat terwujud dan Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia yang sehat dan produktif.