Gubernur Kaltim Desak Perusda Berinovasi, Tingkatkan Pendapatan Daerah

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, mendesak perusahaan daerah (perusda) untuk berinovasi dan meningkatkan pendapatan daerah yang dinilai masih belum optimal, terutama karena ketergantungan pada pihak ketiga.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, menyampaikan keprihatinannya terkait rendahnya kontribusi perusahaan daerah (perusda) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pernyataan ini disampaikan di Samarinda, Minggu (9/3), mengingat potensi besar Kaltim yang belum tergali secara maksimal oleh perusda.

Menurut Rudy Mas'ud, potensi Kaltim sangat besar, meliputi sumber daya alam, pengembangan industri perkebunan, sektor jasa, infrastruktur, dan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, perusda dinilai belum mampu menangkap dan mengoptimalkan peluang tersebut secara efektif.

"Saya lihat kontribusi perusda kita untuk pendapatan daerah masih sangat sedikit, belum maksimal," ujar Gubernur Rudy Mas'ud. Ia menekankan bahwa kontribusi yang diberikan saat ini tidak sebanding dengan penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah provinsi.

Kinerja Perusda Kaltim Dinilai Belum Optimal

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, turut menyoroti kinerja perusda yang dinilai belum optimal. Ia mengamati sebagian besar perusda masih bergantung pada kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam peningkatan pendapatan daerah.

Sebagai contoh, PT Migas Mandiri Pratama (MMP) yang pendapatannya masih sangat bergantung pada participating interest (PI) Blok Mahakam. Meskipun MMP telah mencoba usaha non-PI, hasilnya belum signifikan.

Wakil Gubernur mendorong MMP untuk lebih fokus pada pengembangan usaha non-PI agar tidak lagi bergantung pada PI Blok Mahakam. Dengan demikian, MMP diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kaltim. "Dari PI tahun lalu kita dapat Rp200 miliar. Tahun ini hanya Rp75 miliar. Begini kalau kita selalu mengandalkan orang lain," kata Seno Aji.

Kondisi serupa juga terjadi pada Perusda Kelistrikan yang bergantung pada PT CFK, dan Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS) yang mengandalkan MSJ. Seno Aji mengungkapkan, BKS berpotensi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) agar dapat beroperasi lebih mandiri dan meningkatkan pendapatannya.

Perlu Strategi Inovasi dan Kemandirian

Perusda Melati Bakti Satya (MBS) juga menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Kaltim berencana bernegosiasi dengan Pelindo untuk mengambil alih aset-aset MBS di Kaltim Kariangau Terminal (KKT) Balikpapan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja MBS dan kontribusinya terhadap PAD Kaltim.

"MBS kita akan coba negosiasi dengan Pelindo. Kita akan ambil alih aset-aset kita. Supaya kita leluasa bekerja di KKT (Kaltim Kariangau Terminal) Balikpapan. Kita akan besarkan sendiri. Supaya PAD kita meningkat drastis. Kalau Pelindo tidak mau, maka kita harus duduk bersama Pelindo untuk memastikan bahwa hasil bagi KKT lebih bagus lagi untuk Kaltim," jelas Seno Aji.

Secara keseluruhan, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur Kaltim menekankan perlunya inovasi dan kemandirian bagi perusda. Ketergantungan pada pihak ketiga dinilai menghambat pertumbuhan dan kontribusi perusda terhadap PAD Kaltim. Harapannya, dengan berbagai strategi dan inovasi, perusda dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.

Langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah provinsi untuk mendorong inovasi dan kemandirian perusda masih perlu dijelaskan lebih lanjut. Namun, tekanan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi kinerja perusda menjadi fokus utama pemerintah Kaltim saat ini.