Gubernur Sulteng Tekankan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Warga, Dorong Kolaborasi Antar-Pemerintah
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menekankan pentingnya pembangunan yang berpihak pada rakyat dan mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam RPJMD 2025-2030.
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan bahwa seluruh program pembangunan di daerahnya harus dijalankan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Palu, Rabu (14/5). Beliau menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok miskin, untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menjawab permasalahan di lapangan.
Anwar Hafid menyatakan, "Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata." Pernyataan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. RPJMD tersebut harus fokus pada penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar-wilayah di Sulteng.
Lebih lanjut, Gubernur meminta seluruh kepala OPD untuk memahami substansi RPJMD dan mengimplementasikan visi 'Sulteng Nambaso' melalui sembilan program unggulan yang dikenal sebagai Sembilan Berani. Beliau juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng untuk melakukan asesmen kebutuhan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Implementasi RPJMD dan Kolaborasi Antar-Pemerintah
Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan RPJMD. Untuk itu, beliau berencana melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buol pada 27 Mei mendatang bersama seluruh kepala dinas provinsi. Kunjungan ini bertujuan untuk berdialog langsung dengan Bupati Buol dan OPD setempat guna membahas strategi pembangunan.
Anwar Hafid menjelaskan, "Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani. Kita akan duduk tiga hari, bicara fokus. Dari situ, kita buat kesepakatan pembangunan sampai 2030." Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan program pembangunan yang terintegrasi dan efektif.
Sebagai contoh pendekatan sederhana namun berdampak, Gubernur mencontohkan penyediaan benih dan alat pertanian. Pemerintah Provinsi Sulteng merencanakan pembangunan 13 penangkaran benih di 13 kabupaten/kota dan pembentukan brigade pertanian untuk membantu mekanisasi pertanian. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Sulteng.
Pentingnya Asesmen Kebutuhan dan Partisipasi Masyarakat
Gubernur juga menekankan pentingnya asesmen kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Beliau menyatakan, “Kita tidak bisa hanya mengandalkan data, lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya apa yang mereka butuhkan. Itu solusi yang sesungguhnya.” Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan program pembangunan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Partisipasi masyarakat juga akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program pembangunan tersebut.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjaga etika dan penghormatan terhadap lembaga legislatif, terutama menjelang penyampaian draf RPJMD di DPRD. Hal ini penting untuk memastikan proses penyusunan dan pengesahan RPJMD berjalan lancar dan terbebas dari konflik.
Dengan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dan kolaborasi antar-pemerintah, diharapkan pembangunan di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
