Gubernur Sumbar Tekankan Akurasi Data Pembangunan: Perencanaan Lebih Tepat Sasaran
Gubernur Sumatera Barat menginstruksikan seluruh OPD untuk memastikan akurasi data pembangunan guna perencanaan yang lebih tepat sasaran dan optimalisasi anggaran dari pusat, mengingat tingginya ketergantungan APBD pada dana transfer.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian data pembangunan daerah. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh beliau di Padang, Kamis, 30 Januari 2024, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Peningkatan Akurasi Data untuk Optimalisasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun 2026'. Akurasi data, menurut beliau, merupakan kunci utama dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif.
Mengapa Akurasi Data Sangat Penting? Mahyeldi menjelaskan pentingnya akurasi data dengan mencontohkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Meningkatnya pembangunan infrastruktur setiap tahun berdampak langsung pada besarnya anggaran yang dibutuhkan. Pembaruan data secara berkala menjadi penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efisien. Beliau juga menekankan pentingnya belajar dari negara maju yang menerapkan sistem perizinan berbasis data akurat, dengan sanksi tegas bagi ketidaksesuaian data lapangan.
Bagaimana Menerapkan Akurasi Data? Gubernur menyoroti permasalahan pengelolaan data di Sumatera Barat yang seringkali terkendala oleh kurangnya kedisiplinan. Data yang tidak akurat berdampak pada perencanaan yang meleset. Oleh karena itu, Gubernur meminta para Kepala OPD untuk lebih serius dalam memvalidasi data. Hal ini penting agar koordinasi dengan kementerian terkait berjalan lancar dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maksimal.
Dampak Akurasi Data terhadap Anggaran Daerah Gubernur juga menekankan pentingnya akurasi data untuk optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data akurat terkait realisasi penerimaan pajak dan indikator kinerja pajak daerah sangat krusial. Proses dan jadwal penyampaian data juga harus sesuai ketentuan, seperti rekapitulasi data untuk penghitungan alokasi DBH PPh dan DBH PBB yang harus dilaporkan paling lambat akhir Agustus.
Ketergantungan APBD pada Dana Transfer Pusat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan, menambahkan bahwa belanja daerah yang tertuang dalam APBD sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mengakui APBD Sumbar masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2001-2024 dan target APBD 2025, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata porsi pendapatan transfer dari pusat mencapai 54,68 persen, sementara pendapatan asli daerah hanya sekitar 44,38 persen.
Optimalisasi Transfer ke Daerah Dengan kondisi tersebut, Pemprov Sumbar perlu memastikan optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) dengan memanfaatkan data yang valid dan akurat. Setiap komponen TKD memiliki rumus perhitungan berbeda, misalnya DAU yang dihitung berdasarkan alokasi dasar dan selisih kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah. Data yang digunakan bersumber dari berbagai instansi, termasuk BPS dan kementerian terkait.
Kesimpulannya, akurasi data menjadi kunci utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat. Instruksi Gubernur Mahyeldi kepada seluruh OPD untuk memprioritaskan akurasi data diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, serta menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
