Gubernur Sumbar Maksimalkan PAD dan Potensi Alam untuk Siasati Efisiensi Anggaran
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, berupaya maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi alam untuk tetap menjalankan program unggulan di tengah efisiensi anggaran, termasuk dengan melibatkan perantau Minang dan potensi pajak kendaraan bermotor.
Padang, 7 Maret 2024 - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, menyatakan komitmennya untuk tetap menjalankan program-program unggulan pemerintah daerah meskipun dihadapkan pada efisiensi anggaran. Strategi yang diterapkan adalah dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang selama ini belum tergarap secara optimal. Langkah ini diambil setelah dilantiknya Presiden baru dan adanya arahan untuk efisiensi anggaran di seluruh daerah.
Mahyeldi menjelaskan, "Pasca dilantiknya Presiden, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bersinergi memikirkan bagaimana merealisasikan program unggulan menyusul efisiensi anggaran." Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, Gubernur juga menyadari perlunya inovasi dan strategi baru dalam mengelola keuangan daerah.
Berbagai upaya telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan PAD. Salah satu sektor yang dibidik adalah sektor pariwisata, yang selama ini menjadi andalan perekonomian Sumbar. Selain itu, pemerintah provinsi juga akan mengoptimalkan potensi pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan tambahan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Sumbar.
Maksimalkan Potensi PAD dan Peran Perantau
Gubernur Mahyeldi telah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan seluruh pengusaha yang berinvestasi atau berusaha di Sumatera Barat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak daerah. Lebih lanjut, beliau juga mendorong kerjasama antara para pengusaha dengan Bank Nagari, bank milik Pemerintah Provinsi Sumbar.
"Selain wajib memiliki NPWP, para pengusaha ini juga harus bekerja sama dengan Bank Nagari yang merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Sumbar," ujar Mahyeldi. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
Tidak hanya mengandalkan sektor dalam negeri, Gubernur juga akan melibatkan perantau Minangkabau yang tersebar di berbagai negara. Mereka diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan Sumbar, khususnya dalam bentuk investasi di kampung halaman. Potensi perantau ini dinilai sangat besar dan dapat menjadi sumber daya yang signifikan untuk pembangunan daerah.
Pinjaman Sukuk dan Janji Politik
Untuk menjamin keberlangsungan program-program unggulan, Gubernur Mahyeldi berencana mengajukan pinjaman Sukuk atau surat berharga jangka panjang. Langkah ini telah didiskusikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perwakilan Kementerian Keuangan di Sumbar. Pinjaman Sukuk diharapkan dapat menjadi solusi untuk pembiayaan pembangunan di Sumatera Barat.
"Kita sudah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan perwakilan Kementerian Keuangan di Sumbar dan berharap ini menjadi solusi pembangunan di Sumatera Barat," jelasnya. Pemerintah Provinsi Sumbar optimistis bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Terkait dengan janji politik, Aidinil Zetra, pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas, menekankan pentingnya kepala daerah untuk memenuhi janji-janji politiknya kepada masyarakat. Meskipun ada efisiensi anggaran, janji politik tetap harus dipenuhi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
"Oleh sebab itu janji politik wajib ditunaikan, kalau tidak akan muncul cedera janji," ujar Aidinil Zetra. Ia menambahkan bahwa kepala daerah dipilih masyarakat karena memberikan harapan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan, baik itu berupa perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan sosial, atau pembukaan lapangan kerja.
Dengan berbagai strategi yang telah dan akan diterapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis dapat mengatasi tantangan efisiensi anggaran dan tetap menjalankan program-program unggulan untuk kesejahteraan masyarakat. Komitmen untuk memaksimalkan PAD dan melibatkan perantau menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
