Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Mahkamah Konstitusi Tolak Permintaan Ganti Rugi Tak Lazim atas UU TNI
Mahkamah Konstitusi Tolak Permintaan Ganti Rugi Tak Lazim atas UU TNI

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai permintaan ganti rugi miliaran rupiah kepada Presiden, Baleg, dan DPR terkait UU TNI baru sebagai hal yang tidak lazim dan di luar kewenangan MK.

Gugat UU TNI, Pemohon Minta Prajurit di Jabatan Sipil Wajib Mundur
Gugat UU TNI, Pemohon Minta Prajurit di Jabatan Sipil Wajib Mundur

Enam pemohon uji materi UU TNI meminta MK mengatur agar prajurit di seluruh jabatan sipil wajib mundur atau pensiun, demi menegakkan supremasi sipil dan menghindari konflik kepentingan.

Mahasiswa Gugat UU TNI ke MK: Proses Pembentukan Dinilai Cacat Formal
Mahasiswa Gugat UU TNI ke MK: Proses Pembentukan Dinilai Cacat Formal

Sembilan gugatan uji formal diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan UU TNI yang baru karena dinilai cacat prosedur dan melanggar asas keterbukaan.

UU TNI Baru: Bukan Kemunduran Reformasi, TKN Tegaskan Adaptasi Jaman
UU TNI Baru: Bukan Kemunduran Reformasi, TKN Tegaskan Adaptasi Jaman

Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan menegaskan UU TNI yang baru disahkan bukan kemunduran reformasi, melainkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan pertahanan modern, sekaligus mempertegas wilayah kinerja TNI.

RUU TNI: Legitimasi Perluasan Peran Militer atau Penguatan Supremasi Sipil?
RUU TNI: Legitimasi Perluasan Peran Militer atau Penguatan Supremasi Sipil?

Revisi UU TNI memicu perdebatan, dinilai sebagai legitimasi perluasan peran militer di sektor sipil, namun DPR menekankan pentingnya reformasi TNI untuk profesionalisme.

DPR Minta Panglima TNI Pensiunkan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil di Luar Ketentuan
DPR Minta Panglima TNI Pensiunkan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil di Luar Ketentuan

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mendesak Panglima TNI untuk segera pensiunkan prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 14 bidang yang diizinkan dalam UU TNI yang baru.

Pakar Unpad Tolak Perluasan Jabatan Sipil TNI: Ancam Profesionalitas!
Pakar Unpad Tolak Perluasan Jabatan Sipil TNI: Ancam Profesionalitas!

Guru Besar Unpad, Muradi, menolak perluasan penempatan prajurit TNI di jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI, karena dikhawatirkan akan mengancam profesionalitas dan fokus pertahanan negara.