Hibah Jembatan Rp5 Miliar untuk Mukomuko: Solusi Infrastruktur atau Kendala Anggaran?

Pemkab Mukomuko menerima hibah jembatan rangka baja Rp5 miliar, namun terkendala anggaran pengangkutan dan menghadapi tantangan administrasi serta penambahan waktu.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menerima hibah jembatan rangka baja senilai Rp5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Hibah ini diharapkan dapat mengatasi masalah aksesibilitas di Desa Lubuk Selandak, yang selama ini terisolir. Namun, proses penerimaan hibah tersebut menghadapi kendala yang cukup signifikan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada anggaran pengangkutan jembatan. Meskipun jembatan telah dihibahkan, Pemkab Mukomuko belum memiliki anggaran untuk proses pemindahannya. "Sampai saat ini jembatan sudah dihibahkan ke Kabupaten Mukomuko, selanjutnya proses penjemputan," ujar Apriansyah dalam keterangannya di Mukomuko, Senin.

Ketidakadaan anggaran ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan proses hibah. Apriansyah menyebutkan bahwa pengajuan anggaran pengangkutan telah diajukan dalam APBD Perubahan tahun ini. Namun, masih ada keraguan apakah pengangkutan masih diperbolehkan setelah tenggat waktu tiga bulan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pihaknya pun telah mengajukan permohonan penambahan waktu.

Kendala Anggaran dan Proses Pengangkutan

Anggaran yang dibutuhkan untuk mengangkut jembatan rangka baja tersebut mencapai Rp600 juta. Biaya tersebut mencakup pengangkutan menggunakan sembilan hingga sepuluh mobil tronton, asuransi (2-3 persen dari nilai aset), serta biaya bongkar muat. "Kebutuhan anggaran untuk mengangkut jembatan rangka baja itu sebesar Rp600 juta mulai dari loading armada angkutan, penurunan, dan bongkar di gudang," jelas Apriansyah.

Proses pengangkutan jembatan yang rumit ini menambah kompleksitas masalah. Selain itu, rencana pembangunan jembatan yang dijadwalkan pada tahun 2026 juga membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp3,6 miliar untuk pemasangan, pembangunan, dan pengecoran lantai jalan masuk di Desa Lubuk Selandak.

Apriansyah menambahkan bahwa anggaran pembangunan sebesar Rp3,6 miliar tersebut dialokasikan untuk pemasangan, pembangunan, dan pengecoran lantai jalan masuk di Desa Lubuk Selandak. Desa ini dipilih karena aksesibilitas yang sangat terbatas bagi sekitar 500 penduduknya.

Akses Terbatas di Desa Lubuk Selandak

Desa Lubuk Selandak menghadapi kesulitan akses yang signifikan, terutama untuk layanan kesehatan dan pendidikan. Warga desa harus menempuh perjalanan yang sulit untuk mencapai fasilitas tersebut. "Kalau mereka sakit susah keluar berobat, mengingat saat ini mereka keluar melalui sungai naik rakit ke Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik, sedangkan jalur darat menempuh jarak lebih kurang 10 kilometer melalui Kecamatan Teramang Jaya," ungkap Apriansyah.

Kondisi jalan yang tidak layak menyebabkan isolasi bagi masyarakat Desa Lubuk Selandak. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, yang berkomitmen untuk mengatasi keterisoliran tersebut. "Kondisi jalan sangat tidak layak, sehingga secara manusiawi masyarakat di Desa Lubuk Selandak masih terisolir. Untuk itu, kata dia lagi, tugas Dinas PUPR dan pemda wajib untuk mengentaskan keterisoliran itu," tambahnya.

Pemkab Mukomuko berharap agar proses pengangkutan jembatan dapat segera diselesaikan setelah anggaran tersedia dalam APBD Perubahan. Dengan selesainya pembangunan jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Selandak.

Meskipun terdapat kendala anggaran, Pemkab Mukomuko tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini. Mereka berharap dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan yang ada dan mewujudkan pembangunan jembatan yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Lubuk Selandak.