HNW Dukung Kolaborasi Internasional Gagalkan Rencana Trump di Gaza
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong kerja sama internasional untuk membatalkan rencana kontroversial Presiden Trump yang hendak merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza, dinilai sebagai bentuk pembersihan etnis dan penjajahan baru.
Jakarta, 7 Februari 2024 - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyerukan kolaborasi komunitas internasional untuk mencegah rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang kontroversial. Rencana tersebut bertujuan merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza, sebuah langkah yang dianggap melanggar hukum internasional.
HNW menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk melawan rencana ini. "Kritik dan penolakan keras telah dilontarkan dunia internasional. Kolaborasi akan meningkatkan efektivitas dalam menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Tuduhan Pembersihan Etnis dan Penjajahan Baru
HNW menilai rencana Trump sebagai bentuk nyata ethnic cleansing atau pembersihan etnis. Ia juga menyebutnya sebagai model penjajahan baru, yang mengalihkan perhatian dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama gencatan senjata.
"Rencana tersebut tidak masuk akal dan tidak layak disampaikan oleh pemimpin negara besar seperti AS. Ini termasuk kategori pembersihan etnis, kejahatan internasional, dan penjajahan model baru yang tak bisa diterima," tegas HNW.
Penolakan Internasional yang Luas
Penolakan terhadap rencana Trump meluas ke berbagai negara. Mesir dan Yordania, yang sempat dibidik sebagai lokasi relokasi warga Gaza, turut menolak. Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, juga menentang usulan tersebut.
Bahkan, Arab Saudi, yang sering menjadi sasaran kritik Trump, menyatakan penolakan keras dan dukungannya pada kemerdekaan Palestina. Liga Arab, OKI, Uni Eropa, negara-negara non-Uni Eropa, serta beberapa negara di Amerika Selatan seperti Brasil, Kolombia, dan Kuba, turut menolak rencana kontroversial ini.
Anggota tetap Dewan Keamanan PBB di luar AS, termasuk Inggris, Perancis, Rusia, dan China, juga secara terbuka menyatakan penolakan mereka. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dan pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, juga mengecam rencana tersebut.
Sikap Tegas Indonesia dan Kolaborasi Internasional
HNW mengapresiasi sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang menolak rencana Trump dan menegaskan hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Ia sependapat dengan Kemlu RI yang menilai bahwa akar konflik adalah pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina.
HNW menekankan pentingnya Indonesia memaksimalkan momentum ini dengan berkolaborasi efektif dengan negara-negara yang menolak ambisi Trump. Kolaborasi dapat dilakukan melalui OKI, Liga Arab, dan PBB. Ia mengusulkan sidang darurat PBB untuk menggagalkan rencana tersebut, mengawal gencatan senjata, dan menghukum Israel atas pelanggaran gencatan senjata.
Reformasi PBB dan Sikap Trump
HNW melihat sikap Trump yang memihak Israel dan melanggar resolusi PBB sebagai momentum untuk mereformasi sistem PBB agar lebih adil. Ia menyoroti sistem veto di Dewan Keamanan PBB yang sering digunakan AS untuk melindungi Israel. HNW bahkan menyarankan agar AS, atau AS bersama Israel, keluar dari keanggotaan PBB jika terus mendukung tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional.
