Indonesia akan Tinjau Permohonan Pemindahan Tiga Narapidana Bulgaria
Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra berjanji akan meninjau kembali permohonan pemindahan tiga narapidana Bulgaria dari Yogyakarta, mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepentingan nasional Indonesia.
Jakarta, 2 Maret 2025 - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan meninjau lebih lanjut permohonan pemindahan tiga narapidana Bulgaria yang menjalani hukuman di Yogyakarta. Permintaan ini disampaikan oleh Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia, Tanya Dimitrova, dalam pertemuan pada Rabu, 26 Februari 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu penting, termasuk kerja sama hukum dan perkembangan politik di Indonesia pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan terkait pemindahan narapidana ini tidak akan diambil secara instan. "Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum. Namun, kita harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepentingan nasional kita," ujar Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Proses pemindahan narapidana asing, menurut Menko Polhukam, membutuhkan studi mendalam dan kesepakatan antara kedua negara. Hal ini terutama karena para narapidana tersebut baru mulai menjalani hukuman sejak Februari 2024. Oleh karena itu, peninjauan yang cermat dan menyeluruh sangat diperlukan sebelum keputusan akhir diambil.
Pertimbangan Keadilan dan Kepentingan Nasional
Menko Polhukam menekankan bahwa pertimbangan utama dalam proses ini adalah keadilan dan kepentingan nasional Indonesia. Pemindahan narapidana asing bukan keputusan yang mudah dan harus dikaji secara saksama. Proses ini melibatkan berbagai aspek hukum dan diplomatik yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Tidak hanya aspek hukum di Indonesia yang menjadi pertimbangan, tetapi juga hukum internasional dan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Bulgaria.
Selain itu, Menko Polhukam juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perilaku narapidana selama menjalani masa hukuman di Indonesia. Rekam jejak mereka selama di penjara akan menjadi salah satu faktor penting dalam proses pengambilan keputusan.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua pihak, termasuk warga negara asing yang menjalani hukuman di Indonesia. Oleh karena itu, setiap permohonan pemindahan narapidana asing akan dikaji secara saksama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Harapan Dubes Bulgaria dan Isu Lainnya
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Dimitrova menyampaikan harapannya agar Indonesia mempertimbangkan kemungkinan pemindahan tiga narapidana Bulgaria tersebut ke negara asal mereka. Beliau juga menyampaikan ketertarikannya terhadap perkembangan politik di Indonesia, khususnya kabinet baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Selain membahas permohonan pemindahan narapidana, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu penting lainnya, termasuk implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tahun 2026 dan upaya Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Keanggotaan OECD diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Menko Polhukam juga menekankan pentingnya kerja sama hukum antara Indonesia dan Bulgaria. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara dan memperkuat hubungan di masa depan.
Kesimpulan
Pertemuan antara Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra dan Duta Besar Bulgaria Tanya Dimitrova menghasilkan komitmen Indonesia untuk meninjau secara menyeluruh permohonan pemindahan tiga narapidana Bulgaria. Proses ini akan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepentingan nasional Indonesia, serta melibatkan studi mendalam dan kesepakatan antara kedua negara. Pertemuan tersebut juga membahas berbagai isu penting lainnya yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Bulgaria.
