Indonesia Bentuk Tim Antisipasi Deportasi Massal Trump
Kementerian HAM Indonesia membentuk tim khusus untuk melindungi WNI di AS menyusul rencana deportasi massal imigran ilegal yang dijanjikan Presiden Trump.
Jakarta, 24 Januari 2017 - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia bergerak cepat membentuk tim khusus untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait rencana deportasi massal imigran. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di AS.
Tim bentukan Kemenham ini akan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan utama kolaborasi ini adalah memastikan keselamatan dan perlindungan hukum bagi WNI yang berpotensi terdampak kebijakan deportasi tersebut. Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan keprihatinan atas rencana ini dan menekankan pentingnya antisipasi dini.
"Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini harus kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena," ungkap Pigai dalam keterangan tertulis. Kekhawatiran ini berdasar pada fakta masih adanya WNI di AS dengan status imigrasi yang bermasalah.
Pigai menambahkan bahwa sejak masa kampanye Pilpres AS, Kemenham telah menerima laporan keresahan dari sejumlah WNI, khususnya mereka yang memiliki masalah administrasi keimigrasian. Banyak di antara mereka yang memiliki visa turis atau mengaku sebagai pencari suaka politik dengan dokumen palsu.
"Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga," jelas Pigai. Oleh karena itu, pembentukan Tim Perlindungan Warga Negara di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Kemenham menjadi langkah strategis.
Pembentukan tim ini dilakukan sebelum deportasi massal benar-benar terjadi. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya di luar negeri. Inisiatif ini dinilai penting mengingat janji kampanye Trump yang berfokus pada pengetatan imigrasi dan deportasi massal imigran ilegal.
Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 AS pada 20 Januari 2017. Salah satu poin penting dalam kampanyenya adalah rencana deportasi massal yang mencakup penetapan keadaan darurat dan pengerahan sumber daya militer. Bahkan sehari sebelum pelantikan, Trump kembali menegaskan komitmennya pada kebijakan imigrasi yang ketat.
Dengan adanya tim khusus ini, diharapkan pemerintah Indonesia dapat memberikan bantuan dan perlindungan yang optimal kepada WNI di AS yang terdampak kebijakan deportasi massal. Koordinasi yang baik antar kementerian juga menjadi kunci keberhasilan upaya perlindungan WNI tersebut.