DPR Usul Satgas Antisipasi Kebijakan Imigrasi AS Ketat
Anggota Komisi I DPR RI mengusulkan pembentukan satgas untuk mengantisipasi dampak kebijakan imigrasi ketat Presiden AS Donald Trump, menyusul penahanan dua WNI di AS.
Kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang semakin ketat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump telah menimbulkan kekhawatiran bagi warga negara Indonesia (WNI) di Amerika. Menyusul penahanan dua WNI di Atlanta, Georgia, dan New York akibat kebijakan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut.
Langkah Antisipasi Pemerintah
Usulan pembentukan satgas ini muncul sebagai respon atas rencana Presiden Trump mendeportasi 11 juta imigran ilegal, dengan melibatkan militer dan teknologi pengawasan canggih. Amelia Anggraini menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap perkembangan situasi WNI di AS. "Kami mendorong KBRI Washington dan Konsulat RI di AS untuk mendata dan mendorong wajib lapor bagi WNI yang memiliki dokumen expired, overstay, atau pekerja ilegal," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (9/2).
Langkah pencegahan ini dinilai krusial untuk meminimalisir potensi masalah bagi WNI yang berada di AS. Selain itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga didorong untuk mempersiapkan langkah antisipasi dan pendampingan hukum bagi WNI yang telah terdampak kebijakan imigrasi baru tersebut. Dua WNI yang telah ditahan di AS saat ini tengah mendapatkan pendampingan hukum dari KJRI Houston dan KJRI New York, dan dilaporkan dalam kondisi sehat.
Sosialisasi dan Kepatuhan Hukum
Amelia Anggraini juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat Indonesia yang berencana bekerja atau belajar di luar negeri. "Kami mendorong Kemenlu dan kementerian/lembaga lainnya untuk melakukan sosialisasi bagi WNI yang akan bekerja atau belajar di luar negeri," katanya. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan administrasi imigrasi, sehingga kejadian penahanan WNI di AS tidak terulang kembali.
Imbauan kepada WNI yang sudah berada di AS untuk taat administrasi dan hukum juga sangat penting. Hal ini akan membantu mereka menghindari masalah hukum dan memastikan keselamatan mereka di tengah kebijakan imigrasi yang semakin ketat. Pemerintah Indonesia, melalui Kemenlu dan perwakilannya di AS, terus memantau situasi dan memberikan bantuan kepada WNI yang membutuhkan.
Peran Kementerian Luar Negeri
Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, telah mengkonfirmasi penahanan dua WNI di AS. Pihaknya telah menghubungi KJRI Houston dan KJRI New York untuk memastikan kondisi dan memberikan pendampingan hukum kepada kedua WNI tersebut. Kemenlu memastikan kedua WNI tersebut dalam kondisi sehat dan mendapatkan akses pendampingan hukum yang diperlukan.
Kejadian ini menyoroti pentingnya peran Kemenlu dalam melindungi WNI di luar negeri. Kemenlu berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada WNI yang menghadapi kesulitan di luar negeri, termasuk dalam menghadapi kebijakan imigrasi yang ketat di AS. Koordinasi yang baik antara Kemenlu, KBRI, dan KJRI di AS sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan WNI.
Kesimpulan
Pembentukan satgas antisipasi kebijakan imigrasi AS merupakan langkah proaktif yang perlu dipertimbangkan. Hal ini akan membantu pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI di AS dari dampak kebijakan imigrasi yang semakin ketat. Sosialisasi dan kepatuhan hukum juga merupakan kunci penting untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa mendatang. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada WNI di luar negeri, dan akan terus memantau perkembangan situasi di AS.