Indonesia Bidik Kembangkan AI Mirip ChatGPT, Mampu Saingi AS dan China?
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimis Indonesia mampu menciptakan sistem AI setara ChatGPT, didukung SDM digital yang mumpuni dan sejumlah aplikasi layanan publik yang telah dikembangkan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) sekelas ChatGPT. Pernyataan ini disampaikan Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta pada Rabu (19/2). Ia menekankan pentingnya Indonesia mempelajari sistem AI seperti DeepSeek dan ChatGPT, mengingat pengembangan teknologi tersebut tidak selalu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Luhut optimistis karena Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) digital yang terampil dan terbukti mampu menciptakan aplikasi layanan publik seperti PeduliLindungi, Simbara, dan e-katalog.
Luhut meyakini bahwa Indonesia, selain Amerika Serikat dan China, juga mampu mengembangkan sistem AI setara DeepSeek dan ChatGPT. Kepercayaan diri ini didasarkan pada keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan berbagai aplikasi layanan publik berbasis digital. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kapabilitas SDM digital Indonesia dalam menciptakan inovasi teknologi.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa DEN memiliki empat pilar utama terkait layanan digital pemerintah atau government technology (govtech). Keempat pilar ini dirancang untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara maju yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama pembangunan.
Empat Pilar Govtech Indonesia
Pilar pertama DEN berfokus pada optimalisasi pendapatan negara, termasuk pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk pajak, digunakan Coretax, sementara Simbara digunakan untuk PNBP terkait mineral dan batu bara. Pilar kedua bertujuan meningkatkan efisiensi belanja negara melalui sistem e-katalog versi 6.0. Sistem ini memiliki fitur baru seperti pemantauan real-time, integrasi antar kementerian dan lembaga, analisis kebutuhan otomatis, dan evaluasi vendor berbasis data untuk memastikan belanja negara tepat sasaran dan bebas pemborosan.
Pilar ketiga berkaitan dengan layanan publik seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan. Sistem digital di bidang ini dirancang untuk mengurangi birokrasi yang berbelit dan memberikan pengalaman yang lebih sederhana dan cepat bagi masyarakat. Pilar keempat berkaitan dengan kemudahan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Luhut juga menyampaikan dukungannya terhadap keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengintegrasikan govtech paling lambat Agustus 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Dengan demikian, pengembangan AI sekelas ChatGPT menjadi sebuah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Keberhasilan pengembangan aplikasi-aplikasi tersebut menunjukkan potensi besar Indonesia dalam mengembangkan teknologi AI yang lebih canggih. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan pemerintah, Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem AI yang mampu bersaing di tingkat internasional.
- Coretax untuk optimalisasi pajak
- Simbara untuk optimalisasi PNBP mineral dan batu bara
- E-katalog versi 6.0 untuk efisiensi belanja negara
- Sistem OSS untuk kemudahan berusaha
Dengan adanya empat pilar govtech ini, Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.
Target integrasi govtech pada Agustus 2025 menjadi tonggak penting dalam transformasi digital Indonesia. Keberhasilan ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu bersaing di era digital dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa.