{{caption}}
Banjarmasin Usulkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak: Respon atas Meningkatnya Kasus Kekerasan

Kota Banjarmasin menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlindungan perempuan dan anak sebagai respons terhadap peningkatan kasus kekerasan, dengan dukungan penuh dari TP PKK Banjarmasin.

{{caption}}
MenPPPA Pastikan Layanan UPTD PPA Batam Optimal, Layani 2-3 Klien Per Hari

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Choiri Fauzi mengunjungi UPTD PPA Batam untuk memastikan layanan perlindungan perempuan dan anak berjalan optimal dan mendapat apresiasi atas kinerja yang melayani 2-3 klien setiap hari

{{caption}}
Perda Perlindungan Anak di Sigi: Upaya Pemkab Atasi 502 Kasus Kekerasan Sejak 2016

Pemkab Sigi, Sulteng, terbitkan Perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mengatasi 502 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak 2016-2024.

{{caption}}
Pemkab Buol Permudah Layanan Publik: UPTD Pelabuhan dan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan

Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembentukan UPTD Pelabuhan dan perluasan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke desa dan kelurahan.

{{caption}}
Kalsel Perangi Kekerasan Perempuan dan Anak: Edukasi dan Penguatan Jadi Kunci

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan gencar mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas keluarga, serta menindak tegas kasus TPPO.

{{caption}}
Pemkab Barito Utara Jamin Perlindungan Perempuan dan Anak melalui MoU

Pemkab Barito Utara, Kalimantan Tengah, melakukan MoU dengan Pengadilan Agama dan Kejari Barito Utara untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya dalam kasus perceraian dan kekerasan.