Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Banjarmasin Usulkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak: Respon atas Meningkatnya Kasus Kekerasan
Banjarmasin Usulkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak: Respon atas Meningkatnya Kasus Kekerasan

Kota Banjarmasin menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlindungan perempuan dan anak sebagai respons terhadap peningkatan kasus kekerasan, dengan dukungan penuh dari TP PKK Banjarmasin.

MenPPPA Pastikan Layanan UPTD PPA Batam Optimal, Layani 2-3 Klien Per Hari
MenPPPA Pastikan Layanan UPTD PPA Batam Optimal, Layani 2-3 Klien Per Hari

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Choiri Fauzi mengunjungi UPTD PPA Batam untuk memastikan layanan perlindungan perempuan dan anak berjalan optimal dan mendapat apresiasi atas kinerja yang melayani 2-3 klien setiap hari

Perda Perlindungan Anak di Sigi: Upaya Pemkab Atasi 502 Kasus Kekerasan Sejak 2016
Perda Perlindungan Anak di Sigi: Upaya Pemkab Atasi 502 Kasus Kekerasan Sejak 2016

Pemkab Sigi, Sulteng, terbitkan Perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mengatasi 502 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak 2016-2024.

UPTD PPA Terpadu: Tantangan Mewujudkan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia
UPTD PPA Terpadu: Tantangan Mewujudkan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia

KemenPPPA menghadapi tantangan dalam mewujudkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terpadu di seluruh Indonesia sebagai amanat UU TPKS, terutama terkait ketersediaan dan pelatihan SDM.

Kolaborasi K/L: Kunci Sukses Program Prioritas Presiden untuk Perlindungan Perempuan dan Anak
Kolaborasi K/L: Kunci Sukses Program Prioritas Presiden untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

Juru Bicara PCO tekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian, lembaga, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melindungi perempuan dan anak Indonesia.

Pemkab Buol Permudah Layanan Publik: UPTD Pelabuhan dan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan
Pemkab Buol Permudah Layanan Publik: UPTD Pelabuhan dan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan

Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembentukan UPTD Pelabuhan dan perluasan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke desa dan kelurahan.

UPTD PPA Natuna Terima DAK Nonfisik Rp287 Juta untuk Perlindungan Perempuan dan Anak
UPTD PPA Natuna Terima DAK Nonfisik Rp287 Juta untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

UPTD PPA Natuna menerima dana DAK nonfisik sebesar Rp287 juta dari pemerintah pusat untuk mendukung layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pengaduan, penjangkauan korban, dan penampungan sementara.

DPRD Kota Serang Usul Raperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPRD Kota Serang Usul Raperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DPRD Kota Serang mengusulkan Raperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengatasi 64 kasus kekerasan seksual pada tahun 2024 dan mencegah diskriminasi serta eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Kalsel Perangi Kekerasan Perempuan dan Anak: Edukasi dan Penguatan Jadi Kunci
Kalsel Perangi Kekerasan Perempuan dan Anak: Edukasi dan Penguatan Jadi Kunci

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan gencar mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas keluarga, serta menindak tegas kasus TPPO.

Pemkab Barito Utara Jamin Perlindungan Perempuan dan Anak melalui MoU
Pemkab Barito Utara Jamin Perlindungan Perempuan dan Anak melalui MoU

Pemkab Barito Utara, Kalimantan Tengah, melakukan MoU dengan Pengadilan Agama dan Kejari Barito Utara untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya dalam kasus perceraian dan kekerasan.