Kajari Aceh Barat Tekankan Integritas, Larang Transaksional Perkara

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Siswanto, mengingatkan seluruh jajarannya untuk menghindari praktik transaksional dalam penanganan kasus hukum dan berkomitmen pada penegakan hukum yang bermartabat dan berkeadilan di Aceh.

Meulaboh, 10 Februari 2024 - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Barat, Siswanto, memberikan peringatan tegas kepada seluruh stafnya untuk menghindari praktik transaksional dalam penanganan perkara hukum. Pernyataan penting ini disampaikan langsung oleh Kajari Siswanto saat memimpin apel Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di halaman Kejari Aceh Barat.

Dalam arahannya, Siswanto menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh pegawai Kejari Aceh Barat, baik di lingkungan kerja maupun di luar kantor. Ia berharap agar setiap individu memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Apel tersebut merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mewujudkan penegakan hukum yang bermartabat, berperikemanusiaan, dan berkeadilan, selaras dengan hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Pentingnya Integritas dan Standar Operasional

Selain larangan praktik transaksional, Kajari Siswanto juga menekankan pentingnya menjalankan sistem kerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Ketaatan pada SOP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan. Perbaikan berkelanjutan secara terus-menerus menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Kajari Siswanto menyadari bahwa peningkatan kualitas layanan, transparansi, dan profesionalisme merupakan hal krusial dalam membangun birokrasi yang akuntabel. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajarannya untuk berkomitmen dalam mewujudkan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan bermartabat di Aceh Barat.

Komitmen Terhadap Hukum Syariat Islam

Penegasan Kajari Siswanto tentang larangan praktik transaksional dan pentingnya integritas juga berkaitan erat dengan komitmen Kejari Aceh Barat terhadap hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh. Penegakan hukum yang bermartabat, berperikemanusiaan, dan berkeadilan menjadi prioritas utama. Dengan menghindari praktik-praktik koruptif, Kejari Aceh Barat berharap dapat membangun kepercayaan publik dan memperkuat citra lembaga penegak hukum.

Pesan Kajari Siswanto ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh jajarannya untuk selalu bertindak profesional dan berintegritas. Komitmen terhadap penegakan hukum yang bersih dan adil merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan Aceh yang lebih baik.

Langkah-langkah Ke Depan

Kejari Aceh Barat berencana untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja seluruh pegawainya. Evaluasi ini akan difokuskan pada aspek integritas, kepatuhan terhadap SOP, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Selain itu, Kejari Aceh Barat juga akan meningkatkan program-program edukasi dan pelatihan bagi pegawainya untuk meningkatkan pemahaman tentang integritas dan anti-korupsi.

Kajari Siswanto menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ia berharap seluruh jajarannya dapat bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Aceh Barat dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan berkeadilan, sesuai dengan hukum yang berlaku di Aceh.

Dengan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, diharapkan Kejari Aceh Barat dapat menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lainnya dalam hal integritas dan penegakan hukum yang bersih dan transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum merupakan hal yang sangat penting dan harus dijaga dengan baik.