Kalbar Dorong Kolaborasi Tiga Serangkai Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong kerja sama antara buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi daerah, ditandai dengan peringatan Hari Buruh Internasional 2025.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) gencar mendorong terciptanya kolaborasi yang kuat antara buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Kalimantan Barat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih pesat. Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 atau May Day, yang disebut sebagai Collaboration Day, menjadi momentum penting dalam upaya ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menekankan pentingnya sinergi antara ketiga pihak tersebut. Dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Pontianak, Rabu (1 Mei 2025), ia menyatakan harapannya agar kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak buruh dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pertumbuhan ekonomi Kalbar saat ini memang masih di bawah rata-rata nasional, sehingga upaya bersama sangat dibutuhkan.
Kondisi ekonomi Kalbar yang masih tumbuh di angka 4,9 persen, sementara rata-rata nasional mencapai 5,2 persen, menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,9 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai target yang ambisius ini, investasi besar dari luar daerah sangat diperlukan, dan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utamanya. Oleh karena itu, peran buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam menjaga iklim investasi tersebut sangatlah krusial.
Pentingnya Kolaborasi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Harisson menegaskan bahwa komitmen Pemprov Kalbar untuk menjaga dan memenuhi hak-hak buruh tetap teguh, bahkan di tengah upaya untuk menarik investasi. Pemprov Kalbar menyadari bahwa kesejahteraan buruh merupakan pilar penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pengawasan ketenagakerjaan, meskipun telah dilakukan perampingan struktur, tetap berjalan dan dipantau secara berkala untuk memastikan hak-hak buruh terpenuhi.
Aspirasi buruh terkait pengawasan ketenagakerjaan dan perbaikan regulasi ketenagakerjaan juga didengar dan ditanggapi dengan serius oleh Pemprov Kalbar. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan memastikan bahwa hak-hak buruh tetap dijaga dan dipenuhi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan.
Menanggapi permintaan serikat buruh untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang ketenagakerjaan di Kalbar, Harisson menyatakan bahwa usulan tersebut akan dikaji secara mendalam bersama serikat buruh dan pekerja. Masukan dari serikat pekerja akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi, agar lebih relevan dengan kondisi ketenagakerjaan terkini di Kalimantan Barat.
Menciptakan Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan Sosial
Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara dunia usaha dan pekerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pekerja. Kolaborasi yang erat antara buruh, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.
Dengan adanya kolaborasi yang baik, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang kondusif, sehingga investasi asing dapat masuk dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalbar. Namun, di sisi lain, kesejahteraan buruh tetap dijaga dan hak-hak mereka tetap terpenuhi. Hal ini akan menciptakan situasi yang saling menguntungkan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.
Ke depannya, Pemprov Kalbar akan terus berupaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa program-program peningkatan kesejahteraan buruh dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Kalbar dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.
Pemprov Kalbar menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan buruh bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi yang kuat antara buruh, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan buruh dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Barat. Dengan demikian, Collaboration Day bukan hanya sekedar peringatan, tetapi juga komitmen bersama untuk membangun Kalbar yang lebih maju dan sejahtera.
