LIVE

Kaltim Perjuangkan Pajak Alat Berat: Tambahan PAD yang Menjanjikan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berjuang mendapatkan persetujuan pemerintah pusat untuk menerapkan pajak alat berat, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah surplus Rp845 miliar di tahun 2024.

pendapatandaerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berjuang mendapatkan persetujuan pemerintah pusat untuk menerapkan pajak alat berat, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah surplus Rp845 miliar di tahun 2024.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berjuang mendapatkan persetujuan pemerintah pusat untuk menerapkan pajak alat berat, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah surplus Rp845 miliar di tahun 2024. (©© 2025 Antaranews)

Kalimantan Timur (Kaltim) berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan pajak alat berat. Usulan ini tengah diperjuangkan pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat. Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyatakan kesiapannya mendorong kebijakan ini agar bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikannya di Samarinda, Sabtu, 19 Januari 2024.

Penerapan pajak alat berat ini masih menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebagai pajak baru, regulasi pemungutannya membutuhkan rekomendasi dari Kemendagri. Meskipun Kaltim telah mencatatkan surplus pendapatan daerah yang signifikan pada 2024, yaitu sebesar Rp845 miliar dari total pendapatan Rp22,06 triliun, potensi tambahan pendapatan melalui pajak alat berat tetap ingin digali.

Pajak alat berat dinilai sebagai terobosan baru untuk meningkatkan PAD, terutama bagi daerah penghasil migas dan batu bara seperti Kaltim. Penggunaan alat berat yang masif di sektor-sektor tersebut diyakini akan menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi. Akmal Malik optimistis penerapan pajak ini akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD Kaltim.

Lebih lanjut, Akmal menjelaskan bahwa surplus PAD Kaltim di tahun 2024 mencapai Rp235,3 miliar atau 2,6 persen dari target Rp9.986 miliar. Keberhasilan ini semakin memperkuat keyakinan pemerintah Kaltim akan potensi tambahan penerimaan dari pajak alat berat. Dengan potensi penerimaan yang signifikan, pajak alat berat diyakini bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang penting dan berkelanjutan.

Dorongan dari Pemprov Kaltim untuk mendapatkan persetujuan penerapan pajak alat berat ini didasari oleh potensi pendapatan yang besar. Kaltim, sebagai salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan dan migas yang tinggi, akan sangat terbantu dengan tambahan PAD yang signifikan. Hal ini akan berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Pemerintah Kaltim akan terus berjuang agar usulan ini disetujui pemerintah pusat. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat proses tersebut. Dengan begitu, Kaltim dapat segera menikmati tambahan pendapatan yang signifikan dari pajak alat berat.

Kesimpulannya, upaya Kaltim untuk menerapkan pajak alat berat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan PAD. Dengan potensi penerimaan yang tinggi dan dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan usulan ini akan segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Kaltim.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Abdul Hakim Muhiddin
Editor Abdul Hakim Muhiddin
A
Reporter
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

{{caption}}
Kaltim Genjot Diversifikasi PAD Pasca Penyesuaian Tarif Pajak Kendaraan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi sektor pasca penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini menjadi terendah secara nasional.

#planetantara
{{caption}}
Kalbar Maksimalkan Potensi Tambang Tekan Kemiskinan dan Pengangguran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya maksimalkan potensi tambang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan IPM.

#planetantara
{{caption}}
Opsen Pajak MBLB: Harapan Baru Peningkatan PAD Kepri

Dinas ESDM Kepri optimis opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan, ditargetkan mencapai puluhan miliar rupiah pada tahun ini.

#planetantara
{{caption}}
Pajak Kaltim-Kaltara Tembus Rp4,3 Triliun hingga Februari 2025!

Penerimaan pajak di Kalimantan Timur dan Utara mencapai Rp4,3 triliun hingga Februari 2025, didorong oleh PPh Non Migas, meski beberapa sektor lain mengalami penurunan.

#planetantara
{{caption}}
Perda Pertambangan Kalteng: Jurus Pemprov Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemprov Kalteng dan DPRD sepakat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengelolaan pertambangan mineral bukan logam untuk menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah melalui peningkatan ekonomi dan lapangan kerja.

#planetantara
{{caption}}
Kukar dan Kutim Tarik Pertumbuhan Ekonomi Kaltim, IKN Dongkrak PPU

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di tahun 2024, sementara pembangunan IKN mendorong pertumbuhan ekonomi di Penajam Paser Utara.

#planetantara
{{caption}}
Penerimaan Pajak Kaltim-Kaltara Tembus Rp2 Triliun di Januari 2025!

Penerimaan pajak di Kalimantan Timur dan Utara pada Januari 2025 mencapai Rp2,01 triliun, meningkat 23,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong oleh PPh Non Migas dan PPN.

#planetantara
{{caption}}
Pemprov Kalteng Diminta Optimalkan Pendapatan Daerah: Potensi Pajak Baru Tergali 60 Persen

Ketua Komisi I DPRD Kalteng meminta Pemprov Kalteng optimalkan potensi pendapatan daerah, karena potensi pajak yang tergali baru sekitar 60 persen, dan meminta sinergi antar dinas untuk tingkatkan kepatuhan wajib pajak.

#planetantara
{{caption}}
Lampung Optimalkan Pajak Air Permukaan dan Alat Berat untuk Tingkatkan PAD 2025

Pemerintah Provinsi Lampung berupaya mengoptimalkan pajak air permukaan dan pajak alat berat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025, meskipun pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan akibat program opsen pajak.

Sumber Antara
{{caption}}
Pendapatan Tulungagung Diprediksi Naik Rp130 Miliar Tahun 2025

Penerapan sistem opsi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Tulungagung diprediksi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2025, mendukung pembangunan daerah.

konten ai
{{caption}}
Penerimaan Pajak Kaltim 2024: Rp39,25 Triliun, Turun Tapi PNBP Melejit

Realisasi penerimaan pajak Kalimantan Timur tahun 2024 mencapai Rp39,25 triliun, turun 4,13 persen dari tahun sebelumnya akibat penurunan harga batu bara, namun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru melampaui target.

PenerimaanPajak