Kasat Narkoba Polres Bone Dicopot: Diduga Minta Uang Damai Rp80 Juta

Kasat Narkoba Polres Bone, AKP A, dicopot dari jabatannya setelah percakapannya yang meminta uang damai Rp80 juta kepada keluarga tersangka narkoba viral di media sosial.

Kasat Narkoba Polres Bone, Sulawesi Selatan, AKP A, dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini menyusul viralnya tangkapan layar percakapan yang menunjukkan AKP A diduga meminta uang damai sebesar Rp80 juta kepada keluarga seorang tersangka kasus narkoba. Kejadian ini terungkap setelah percakapan tersebut tersebar luas di media sosial, menimbulkan reaksi publik dan investigasi internal kepolisian.

Wakapolres Bone, Kompol Antonius, membenarkan pencopotan tersebut. Ia menjelaskan bahwa permintaan uang damai awalnya sebesar Rp70 juta, namun kemudian dinaikkan menjadi Rp80 juta. Permintaan tersebut dilakukan setelah tersangka ditangkap. Viralitas percakapan ini menjadi pemicu tindakan tegas dari pihak kepolisian.

Proses pencopotan AKP A berlangsung cepat. Setelah percakapan viral, Polda Sulsel langsung mengambil tindakan. AKP A dinonaktifkan dari jabatannya dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel untuk proses hukum lebih lanjut. Posisinya sebagai Kasat Narkoba Polres Bone kini digantikan oleh AKP Irwandi.

Pencopotan Kasat Narkoba dan Proses Hukum

Pencopotan AKP A sebagai Kasat Narkoba Polres Bone merupakan langkah tegas dari Polda Sulsel dalam menanggapi dugaan permintaan uang damai tersebut. Kompol Antonius menegaskan bahwa AKP A telah dinonaktifkan dari jabatannya dan sedang menjalani pemeriksaan Propam. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta dan memberikan sanksi yang sesuai.

Penggantian jabatan Kasat Narkoba Polres Bone juga dilakukan dengan cepat. AKP Irwandi, mantan Kapolsek Barebbo, ditunjuk untuk menggantikan AKP A. Hal ini menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menangani kasus ini dan memastikan kelancaran operasional di Polres Bone.

Peristiwa ini menjadi sorotan publik dan mengundang berbagai reaksi. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sangat penting, dan tindakan tegas seperti ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme kepolisian.

Kronologi Permintaan Uang Damai

Berdasarkan percakapan yang viral di media sosial, AKP A diduga meminta uang damai kepada keluarga tersangka agar kasus narkoba yang melibatkan tersangka tidak berlanjut ke tingkat Polda Sulsel. Jumlah uang yang diminta awalnya Rp70 juta, kemudian dinaikkan menjadi Rp80 juta. Namun, upaya tersebut gagal karena percakapan tersebut justru tersebar luas di media sosial.

Percakapan tersebut menjadi bukti kuat dugaan permintaan uang damai. Hal ini memperkuat alasan pencopotan AKP A dari jabatannya. Polda Sulsel akan terus menyelidiki kasus ini untuk memastikan tidak ada pihak lain yang terlibat dan untuk memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang melakukan tindakan serupa.

Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi seluruh anggota kepolisian untuk selalu menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika dalam menjalankan tugas. Kepolisian harus tetap menjadi lembaga yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.

Setelah dinonaktifkan, AKP A kini dalam proses pemeriksaan Propam Polda Sulsel. Hasil pemeriksaan akan menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. Proses hukum yang transparan dan adil akan menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus ini dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Pergantian AKP A oleh AKP Irwandi diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polres Bone.

Dampak dan Langkah Ke Depan

Kasus ini memberikan dampak negatif terhadap citra kepolisian. Oleh karena itu, langkah-langkah tegas dan transparan perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Polda Sulsel perlu memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan sanksi yang setimpal kepada AKP A jika terbukti bersalah.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi internal untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang. Peningkatan pengawasan dan pendidikan etika bagi anggota kepolisian sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme korps. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus serupa juga perlu ditingkatkan.

Kejadian ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk selalu melaporkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Kerjasama antara masyarakat dan kepolisian sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dengan demikian, diharapkan kasus serupa tidak akan terulang kembali dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan.