Kasus Korupsi Pertamina: Distribusi BBM Jelang Ramadhan Diyakini Aman

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno optimistis distribusi BBM tetap lancar menjelang Ramadhan meski kasus korupsi di Pertamina terungkap, karena perusahaan memiliki sistem dan mekanisme baku.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan keyakinannya bahwa distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tetap berjalan lancar menjelang bulan Ramadhan 1446 Hijriah. Pernyataan ini disampaikan menyusul terungkapnya kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Menurut Eddy Soeparno, sistem dan mekanisme baku yang dijalankan Pertamina menjadi jaminan kelancaran distribusi BBM. Ia meyakini tidak akan ada gejolak atau hambatan yang berarti dalam persiapan Ramadhan dan Idul Fitri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis.

Pernyataan optimisme ini didasari pada keyakinan bahwa Pertamina beroperasi berdasarkan sistem, bukan individu. Dengan demikian, proses distribusi BBM diharapkan tetap berjalan normal meskipun ada beberapa direksi yang tengah menghadapi proses hukum.

Sistem dan Mekanisme Pertamina

Eddy Soeparno menjelaskan bahwa Pertamina memiliki prosedur yang ketat dalam menangani situasi di mana direksi atau jajarannya tidak dapat menjalankan tugas. Sebagai perusahaan internasional bereputasi, Pertamina diyakini mampu segera menetapkan pejabat atau pelaksana tugas untuk memastikan kelancaran operasional, terutama pada sektor distribusi BBM yang sangat vital bagi perekonomian nasional.

Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap BUMN, khususnya Pertamina yang berperan besar dalam penyediaan kebutuhan esensial masyarakat. Oleh karena itu, Eddy mendorong Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris Pertamina untuk meningkatkan pengawasan internal guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Lebih lanjut, Eddy Soeparno menyoroti kompensasi dan fasilitas yang memadai yang diterima direksi BUMN. Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi jaminan integritas dan mencegah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Tersangka Kasus Korupsi Pertamina

Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan KKKS periode 2018-2023. Para tersangka tersebut berasal dari berbagai posisi penting di perusahaan, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selain itu, beberapa VP dan Direktur di perusahaan afiliasi Pertamina juga ditetapkan sebagai tersangka. Nama-nama tersangka tersebut antara lain Riva Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Maya Kusmaya, Edward Corne, Muhammad Kerry Andrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap operasional Pertamina.

Namun, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meyakini bahwa sistem yang sudah terbangun di Pertamina akan mampu meminimalisir dampak negatif dari kasus korupsi tersebut terhadap distribusi BBM. Ia berharap agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh BUMN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun kasus korupsi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik, langkah-langkah antisipatif dan sistem yang sudah terbangun di Pertamina diharapkan mampu menjaga stabilitas distribusi BBM, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pentingnya Pengawasan Internal

Eddy Soeparno menekankan pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat di lingkungan BUMN. Ia berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Dengan sistem yang baik dan pengawasan yang ketat, diharapkan BUMN dapat menjalankan perannya dengan baik dan tetap menjaga kepercayaan publik.

Kepercayaan publik merupakan aset berharga bagi BUMN. Oleh karena itu, mempertahankan kepercayaan tersebut menjadi tanggung jawab bersama, baik dari pihak manajemen, pemerintah, maupun masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan tersebut.

Dengan adanya kasus ini, diharapkan seluruh BUMN dapat melakukan evaluasi internal dan meningkatkan sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Integritas dan profesionalisme menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lingkungan BUMN.