MPR Dukung Penuh Jokowi Berantas Korupsi di Pertamina
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan dukungan penuh terhadap tekad Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi di Pertamina, khususnya dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018-2023.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tekad kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia, termasuk dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Pernyataan ini mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang menilai kasus ini sangat merugikan negara dan masyarakat.
"Kami sepenuhnya mendukung tekad Presiden Jokowi memerangi korupsi, apalagi kasus Pertamina ini tidak hanya diduga merugikan keuangan negara tetapi juga masyarakat secara umum, jika terbukti bahwa selama ini masyarakat membeli bahan bakar minyak oplosan," ujar Eddy dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (2/3).
Dukungan MPR ini muncul setelah Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk membersihkan dan menegakkan hukum terhadap dugaan korupsi tersebut. Presiden menekankan bahwa semua upaya hukum yang dilakukan bertujuan untuk membela kepentingan rakyat. "Lagi diurus itu semua ya. Lagi diurus semua. Oke! Kami akan bersihkan! Kami akan tegakkan (hukum) Kami akan membela kepentingan rakyat," tegas Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (26/2).
Dukungan MPR dan Harapan Pemberantasan Korupsi hingga Akar-akarnya
Eddy Soeparno menilai pernyataan Presiden Jokowi sebagai angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia optimistis Presiden akan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, mengingat komitmen Presiden Jokowi yang konsisten selama 15 tahun terakhir dalam menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.
Eddy juga menambahkan bahwa perhatian dan pengawasan yang ketat dari Presiden terhadap praktik korupsi akan mendorong BUMN dan lembaga negara lainnya untuk memperkuat sistem pengawasan internal guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. "Dengan perhatian dan pengawasan yang begitu ketat terhadap praktek korupsi dari Presiden, kami optimistis segenap BUMN dan lembaga negara lainnya akan memperkuat sistem pengawasan internalnya untuk mencegah musibah serupa di masa mendatang," katanya.
Lebih lanjut, Eddy berharap kasus dugaan korupsi Pertamina ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola produksi dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini penting mengingat dugaan korupsi tersebut tidak hanya melibatkan produk impor, tetapi juga produk BBM bersubsidi yang dinikmati masyarakat.
Momentum Perbaikan Tata Kelola BBM
Dugaan korupsi di Pertamina menjadi sorotan publik karena berdampak luas, terutama pada ketersediaan dan harga BBM. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola menjadi hal krusial untuk mencegah kerugian negara dan melindungi hak masyarakat. Eddy Soeparno menekankan pentingnya evaluasi dan penguatan tata kelola produksi, pengolahan, dan distribusi BBM, termasuk payung hukum yang mengatur hak masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi.
"Kasus ini juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat tata kelola produksi, pengolahan serta distribusi BBM, termasuk payung hukum yang mengatur hak masyarakat yang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi," tegas Eddy.
Dengan dukungan MPR dan komitmen Presiden Jokowi, diharapkan kasus dugaan korupsi di Pertamina dapat diusut tuntas dan menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh pihak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah ini juga diharapkan dapat memperbaiki tata kelola BBM dan melindungi kepentingan masyarakat.
Langkah tegas pemerintah dalam menangani kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dan mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN menjadi kunci utama dalam mencegah kerugian negara dan memastikan penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien.
