Kejari Jakbar Sosialisasikan Program Jaga Desa: Awasi Transparansi Dana Desa

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sosialisasikan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) untuk mengawasi transparansi penggunaan dana desa di seluruh Jakarta Barat, mencegah penyalahgunaan dan memastikan manfaat maksimal bagi warga.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) gencar menyosialisasikan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) kepada seluruh lurah dan operator di wilayah Jakarta Barat pada Selasa, 6 Juni 2023. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan memastikan transparansi pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN. Program ini diinisiasi untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan dana desa tepat sasaran, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakbar, Marjuki, menjelaskan bahwa program Jaga Desa merupakan langkah penting dalam mengawasi penggunaan dana desa. "Selama anggaran itu bersumber dari APBN maka wajib untuk transparansi. Sesuai yang disampaikan Asisten Pemerintahan Setko Jakbar, jangan sampai para lurah menjadi objek pemeriksaan kejaksaan. Kalau bapak ibu mengisi aplikasi Jaga Desa, itu bisa dipantau langsung Jamintel Kejaksaan Agung," tegas Marjuki dalam sosialisasi tersebut.

Marjuki juga menambahkan bahwa pengawasan program Jaga Desa akan dilakukan secara langsung oleh pimpinan Jaksa Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung dalam waktu dekat. Hal ini untuk memastikan efektivitas program dan menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan. "Apakah sudah berjalan? Apakah Kasi Intel yang tidak memberikan sosialisasi, atau teman-teman yang tidak mau menyambutnya," ujarnya, menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait.

Pemantauan Penggunaan Dana Desa

Program Jaga Desa, yang tertuang dalam Instruksi Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2023, bertujuan untuk mengoptimalkan peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa. Program ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Sosialisasi yang dilakukan Kejari Jakbar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para lurah dan operator mengenai mekanisme pengawasan dan pelaporan penggunaan dana desa.

Dengan adanya program ini, diharapkan setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sistem pengawasan yang terintegrasi melalui aplikasi Jaga Desa memungkinkan pemantauan secara real-time, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi dan ditangani secara cepat.

Kejari Jakbar berharap dengan adanya sosialisasi ini, para lurah dan operator dapat memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kerja sama yang baik antara Kejari Jakbar, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program Jaga Desa dan terwujudnya pengelolaan dana desa yang bersih dan transparan.

Dukungan Pemerintah Kota Jakarta Barat

Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanuddin Ibrahim, memberikan dukungan penuh terhadap program Jaga Desa. Ia menekankan bahwa program ini merupakan upaya untuk memberikan pendampingan dan pengawasan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan dana desa. "Ini diupayakan agar pemanfaatan dana desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga," ujar Firmanuddin.

Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan program Jaga Desa. Dengan adanya komitmen dari pemerintah daerah, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kerja sama yang sinergis antara Kejari Jakbar dan pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan dan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya.

Program Jaga Desa diharapkan dapat menjadi model pengelolaan dana desa yang baik dan dapat ditiru oleh daerah lain. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan transparansi yang tinggi, diharapkan dana desa dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan program Jaga Desa tidak hanya bergantung pada pengawasan dari Kejaksaan, tetapi juga pada kesadaran dan tanggung jawab dari para lurah dan operator dalam mengelola dana desa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jakarta Barat.