PN Stabat Sosialisasikan Layanan Hukum Digital: Akses Mudah dan Murah untuk Masyarakat
PN Stabat Sosialisasikan Layanan Hukum Digital: Akses Mudah dan Murah untuk Masyarakat

Pengadilan Negeri Stabat, Langkat, Sumatera Utara, melakukan sosialisasi layanan hukum dan persidangan elektronik untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan hukum berbasis digital.

Pemkab Lombok Utara Perkuat Administrasi Kependudukan, Kerja Sama dengan Pengadilan Negeri Mataram
Pemkab Lombok Utara Perkuat Administrasi Kependudukan, Kerja Sama dengan Pengadilan Negeri Mataram

Pemkab Lombok Utara berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempermudah penyelesaian administrasi kependudukan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal akte kematian, perceraian, dan isbat nikah.

Pemprov Kalbar Perkuat Pos Bantuan Hukum Desa: Wujudkan Keadilan Merata
Pemprov Kalbar Perkuat Pos Bantuan Hukum Desa: Wujudkan Keadilan Merata

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa untuk memastikan akses keadilan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

80 Pasangan di Lebak Ikuti Sidang Isbat Nikah, Raih Kepastian Hukum
80 Pasangan di Lebak Ikuti Sidang Isbat Nikah, Raih Kepastian Hukum

Sebanyak 80 pasangan di Lebak, Banten, mengikuti sidang isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan siri mereka dan memperoleh dokumen legalitas.

Badung-Kejari Sinergi: Program Hukum Berbasis Desa Adat Segera Diluncurkan
Badung-Kejari Sinergi: Program Hukum Berbasis Desa Adat Segera Diluncurkan

Pemkab Badung dan Kejari Badung berkoordinasi untuk meluncurkan Bale Paruman Adhyaksa, program layanan hukum berbasis desa adat yang bertujuan mempermudah penyelesaian masalah hukum di masyarakat Bali.

Pemkab Banggai dan Kemenkumham Kolaborasi Tingkatkan Akses Layanan Hukum
Pemkab Banggai dan Kemenkumham Kolaborasi Tingkatkan Akses Layanan Hukum

Pemerintah Kabupaten Banggai dan Kemenkumham Sulawesi Tengah berkolaborasi untuk meningkatkan akses layanan hukum bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu, melalui optimalisasi Posbakum dan program Peacemaker Justice Award 2025.

Kanwil Kemenkum Malut Percepat Akses Hukum Masyarakat dengan Posbankum di Desa
Kanwil Kemenkum Malut Percepat Akses Hukum Masyarakat dengan Posbankum di Desa

Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Sidang Luar Gedung PA Manokwari di Teluk Bintuni: Permudah Akses Keadilan bagi Warga
Sidang Luar Gedung PA Manokwari di Teluk Bintuni: Permudah Akses Keadilan bagi Warga

Pengadilan Agama Manokwari menggelar sidang luar gedung di Teluk Bintuni, Papua Barat, menangani 27 perkara cerai dan mempermudah akses keadilan bagi warga.

Kemenkumham Sumsel Apresiasi Pembentukan Posbankum di Desa dan Kelurahan
Kemenkumham Sumsel Apresiasi Pembentukan Posbankum di Desa dan Kelurahan

Kemenkumham Sumsel memberikan apresiasi kepada kabupaten dan kota yang telah membentuk pos bantuan hukum (posbankum) di tingkat desa dan kelurahan untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat.

Kemenkum Sulteng Penguat Peran Paralegal: Akses Keadilan di Sulawesi Tengah Melebar
Kemenkum Sulteng Penguat Peran Paralegal: Akses Keadilan di Sulawesi Tengah Melebar

Kemenkumham Sulteng latih 49 paralegal untuk memperluas akses keadilan di masyarakat dan selesaikan masalah hukum ringan di tingkat desa serta kelurahan.

Disdukcapil OKU Jemput Bola: Cetak Dokumen Kependudukan Lebih Mudah
Disdukcapil OKU Jemput Bola: Cetak Dokumen Kependudukan Lebih Mudah

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) OKU, Sumatera Selatan, luncurkan program jemput bola untuk mempermudah pencetakan dokumen kependudukan, termasuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), menjangkau warga hingga pelosok desa.

Bolmong: Percepatan Pembentukan Desa Sadar Hukum di Sulawesi Utara
Bolmong: Percepatan Pembentukan Desa Sadar Hukum di Sulawesi Utara

Pemerintah Kabupaten Bolmong, Sulawesi Utara, berkolaborasi dengan Kemenkumham Sulut untuk mempercepat pembentukan Desa Sadar Hukum, menargetkan peningkatan kesadaran hukum dan akses bantuan hukum bagi masyarakat.