Kemenag Terbitkan Regulasi Anti-Kekerasan Anak di Pesantren
Kementerian Agama (Kemenag) luncurkan regulasi baru berupa Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak untuk mencegah kekerasan seksual terhadap santri, merespon meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Jakarta, 17 Februari 2025 - Kementerian Agama (Kemenag) resmi menerbitkan regulasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak di pondok pesantren. Regulasi ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap santri di berbagai pesantren di Indonesia.
Respon terhadap Kekerasan Seksual di Pesantren
Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said, menjelaskan bahwa peta jalan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pesantren dalam melindungi anak. "Peta jalan ini harus menjadi panduan bagi pesantren agar memiliki sensitivitas terhadap anak serta memberikan pelindungan maksimal," ujar Basnang dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Data yang dikumpulkan Kemenag menunjukkan angka kekerasan seksual di pesantren cukup mengkhawatirkan. Selama periode Januari hingga Agustus 2024, tercatat 101 kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren. Data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) lebih rinci, menunjukkan 69 persen korban adalah anak laki-laki dan 31 persen anak perempuan. Angka ini menjadi pendorong utama diterbitkannya regulasi baru ini.
Regulasi dan Kompetensi Pengajar
KMA yang ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar pada 30 Januari 2025 ini mengatur berbagai aspek penting. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kompetensi para pengajar di pesantren. Regulasi ini menetapkan standar kompetensi ustadz dan ustadzah, meliputi aspek kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Tidak hanya menguasai materi pelajaran agama, para pengajar juga diwajibkan memiliki kemampuan pedagogik yang ramah anak.
Selain kompetensi pengajar, regulasi ini juga menekankan pentingnya sistem deteksi dini masalah melalui Bimbingan dan Konseling (BK). BK diposisikan sebagai bagian integral dari peran pendidik. Semua guru di pesantren diharapkan mampu membantu santri menghadapi tantangan pribadi, akademik, dan sosial, serta memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan.
Suasana Belajar yang Kondusif
Kemenag berharap agar para pengajar dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, interaktif, dan inklusif. "Untuk itu mereka harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan inklusif, di mana santri merasa nyaman untuk belajar, bertanya, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran," tambah Basnang.
Dengan terbitnya regulasi ini, Kemenag berharap dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual di pesantren. Deteksi dini dan penanganan prosedural diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual sebelum berdampak lebih luas. Peta jalan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak.
Harapan ke Depan
Implementasi efektif dari Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak ini sangat penting. Sosialisasi yang menyeluruh dan pelatihan bagi para pengajar menjadi kunci keberhasilan program ini. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan regulasi ini dijalankan dengan baik. Dengan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, diharapkan lingkungan pesantren dapat menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh santri.
Ke depannya, Kemenag berencana untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi regulasi ini. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga perlindungan anak, akan terus ditingkatkan untuk memastikan perlindungan optimal bagi anak di lingkungan pesantren.