Kemenaker Siapkan Sistem Pelaporan Ketenagakerjaan yang Lebih Terbuka dan Responsif
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana membangun sistem pelaporan masalah ketenagakerjaan yang lebih transparan dan responsif untuk menghadapi tantangan global dan perubahan dunia kerja.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumumkan rencana pengembangan sistem pelaporan masalah ketenagakerjaan yang lebih transparan dan responsif. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, di Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu, 23 April. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan mempersiapkan negara menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Menaker Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif. Pernyataan beliau, "'Kita siap menerima, kantor kami rumah buat kalian semua, kita perlu lebih kuat menghadapi tantangan,'" menunjukkan komitmen Kemenaker untuk menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap keluhan dan laporan terkait isu ketenagakerjaan.
Sistem pelaporan baru ini diharapkan dapat mempermudah pekerja dan pengusaha untuk melaporkan permasalahan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan upaya Kemenaker untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Dengan sistem yang lebih responsif, diharapkan penanganan masalah ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.
Pentingnya Sinergi dan Peran Pengawas Ketenagakerjaan
Menaker Yassierli juga menyoroti pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan global. Beliau mengakui bahwa peran pengawas ketenagakerjaan di daerah belum optimal. "'Peran pengawas ketenagakerjaan di daerah belum optimal. Kalau mau ditarik ke pusat, kita harus ubah regulasinya dulu,'" ujar Yassierli. Kemenaker menyadari perlunya peningkatan kapasitas dan dukungan bagi pengawas ketenagakerjaan di daerah untuk memastikan efektivitas pengawasan.
Lebih lanjut, Menaker menekankan pentingnya perubahan pola pikir di level perusahaan dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang sehat. Berdasarkan data Kementerian Investasi, terdapat 77 ribu perusahaan besar dan 30 ribu perusahaan menengah di Indonesia. Dengan jumlah perusahaan yang signifikan ini, dibutuhkan perubahan mindset untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan berkeadilan.
Kemenaker menyadari bahwa membangun sistem ketenagakerjaan yang sehat membutuhkan perubahan pola pikir (mindset) di tingkat perusahaan. "'Mindset' (pola pikir) perusahaan itu, maka harus kita lihat sistem ketenagakerjaan. Visi itu cita-cita pertama untuk membangun bangsa, barulah ada titik temu, ada yang kita harapkan,'" kata Yassierli. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenaker tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi juga pada perubahan perilaku dan budaya kerja.
Menaker juga mengajak pekerja dan pengusaha untuk lebih berani menyuarakan permasalahan di lapangan. Transparansi dan komunikasi terbuka dianggap krusial dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan secara efektif dan efisien.
Menghadapi Tantangan Dunia Kerja Masa Depan
Menaker Yassierli juga membahas tantangan dunia kerja di masa depan, khususnya peran teknologi yang semakin dominan. Beliau mendorong peningkatan keterampilan dan pengembangan kompetensi untuk memastikan pekerja tetap relevan di tengah perubahan teknologi yang cepat. "'Kita ingin aspek skill dan keterampilan teman-teman buruh tetap relevan. Kompetensi itu harus terus diperbarui (update). Inilah ekosistem yang sedang kita bangun bersama,'" katanya.
Kemenaker menyadari pentingnya adaptasi terhadap perubahan teknologi dan mendorong peningkatan keterampilan pekerja. Program-program pelatihan dan pengembangan kompetensi akan menjadi bagian penting dari upaya Kemenaker dalam mempersiapkan angkatan kerja Indonesia untuk menghadapi masa depan. Hal ini menunjukkan visi Kemenaker yang berorientasi masa depan dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
Menaker Yassierli menegaskan bahwa menghadapi tantangan bukanlah hal mudah, tetapi dengan kolaborasi dan visi bersama, Indonesia mampu melewati segala rintangan. "'Kita harus siap dalam membangun satu ekosistem untuk lebih baik tapi butuh respon positif dari semua pihak,'" katanya. Hal ini menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang lebih baik.
Kesimpulannya, inisiatif Kemenaker untuk membangun sistem pelaporan ketenagakerjaan yang lebih terbuka dan responsif merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan global dan perubahan dunia kerja. Kolaborasi, transparansi, dan peningkatan kompetensi menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
