Kemenkes Dukung Penuh Pembangunan RS Ainun Habibie Gorontalo
Gubernur Gorontalo memastikan Kementerian Kesehatan akan membantu pembangunan RS Ainun Habibie, termasuk pendampingan tenaga ahli dan manajemen rumah sakit.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, baru-baru ini mengumumkan kabar baik terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Gorontalo dr. Hasri Ainun Habibie. Dalam pertemuannya dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu lalu, telah dipastikan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memberikan dukungan penuh terhadap kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut. Dukungan ini tidak hanya mencakup aspek fisik bangunan, tetapi juga mencakup pendampingan dari tenaga ahli Kemenkes untuk pengelolaan dan manajemen rumah sakit.
"Kami melakukan upaya ke sejumlah kementerian untuk mendapatkan dukungan anggaran pembangunan daerah. Alhamdulillah membuahkan hasil. Pertemuan dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan Kementerian Kesehatan akan membantu kelanjutan pembangunan gedung rawat inap Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Gorontalo dr Hasri Ainun Habibie," ungkap Gusnar Ismail. Beliau menambahkan bahwa bantuan dari Kemenkes ini merupakan hal yang luar biasa dan tergolong baru dalam sejarah kerjasama antara pemerintah daerah dan kementerian.
Lebih lanjut, Gubernur Gusnar Ismail menjelaskan bahwa dukungan Kemenkes ini meliputi berbagai aspek. Selain bantuan dana, Kemenkes juga akan memberikan pendampingan teknis bagi pihak RS Ainun Habibie dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Pendampingan ini akan mencakup proses audit, penggunaan tim ahli, serta penerapan standar layanan rumah sakit yang sesuai.
Dukungan Kemenkes untuk RS Ainun Habibie: Lebih dari Sekedar Dana
Dukungan yang diberikan Kemenkes kepada RS Ainun Habibie bukan hanya sebatas bantuan dana, tetapi juga mencakup pendampingan teknis dan manajemen rumah sakit. Hal ini merupakan komitmen nyata Kemenkes untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Gorontalo. "Ini sungguh luar biasa karena merupakan sesuatu hal yang baru dilakukan oleh Kementerian Kesehatan," tegas Gubernur Gusnar.
Dalam pertemuan tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan sejumlah saran penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak RS Ainun Habibie dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Saran tersebut meliputi aspek teknis pembangunan, pengelolaan manajemen, dan penerapan standar layanan rumah sakit. Gubernur Gusnar Ismail menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti semua saran tersebut.
"Hal-hal yang menjadi saran Pak Menteri segera kita tindaklanjuti. Kita akan terus mengomunikasikan progres pembenahan manajemen kepada Pak Menteri. Setelah selesai pembangunan lantai pertama, kita akan mengundang beliau berkunjung ke Gorontalo untuk melihat langsung progres nya," jelas Gusnar.
Pembangunan gedung rawat inap RS Ainun Habibie yang dicanangkan oleh Menkes pada Mei 2024 ini merupakan proyek besar yang akan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Gorontalo. Gedung lima lantai yang diberi nama Menara Bumi Gorontalo Sehat (BGS) ini dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp25,9 miliar pada tahun 2024.
Tim Pendukung dalam Pertemuan dengan Menkes
Dalam pertemuan penting tersebut, Gubernur Gusnar Ismail didampingi oleh beberapa pejabat penting, termasuk Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dan Direktur RSUP dr. Hasri Ainun Habibie. Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin didampingi oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Direktur RS Harapan Kita, dan Direktur Fasilitas Kesehatan Rujukan.
Kerjasama yang erat antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kemenkes ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Gorontalo. Dengan dukungan penuh dari Kemenkes, pembangunan RS Ainun Habibie diharapkan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga masyarakat Gorontalo dapat segera menikmati fasilitas kesehatan yang lebih baik.
Kehadiran Menara Bumi Gorontalo Sehat (BGS) nantinya akan menjadi simbol kemajuan sektor kesehatan di Gorontalo, serta bukti nyata dari komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
