Kemenkeu Bantah Tabel Efisiensi Belanja K/L di Medsos

Kementerian Keuangan membantah keaslian tabel efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun yang beredar di media sosial, meskipun Presiden telah meminta efisiensi anggaran.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara tegas membantah informasi yang beredar di media sosial terkait tabel efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L). Informasi tersebut, yang mencakup rincian kode, nama, pagu K/L untuk APBN 2025 dan angka efisiensi, dinyatakan palsu oleh Kemenkeu.

Klaim Kemenkeu: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa tabel tersebut bukan berasal dari Kemenkeu dan bukan merupakan lampiran surat S-37/MK.02/2025. Meskipun tabel tersebut menunjukkan total efisiensi Rp256,1 triliun, sesuai dengan instruksi Presiden, Kemenkeu menegaskan ketidaksamaan dengan data resmi mereka.

Latar Belakang: Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, meminta efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun untuk APBN dan APBD 2025. Rinciannya, efisiensi anggaran K/L sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat S-37/MK.02/2025.

Surat S-37/MK.02/2025: Surat tersebut menetapkan 16 pos belanja yang perlu diefisiensikan dengan persentase bervariasi (10%-90%). Menteri/pimpinan lembaga diberi kewenangan untuk mengidentifikasi rencana efisiensi, kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial. Mereka wajib menyampaikan rencana efisiensi ke DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Dirjen Anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Konsekuensi Keterlambatan: Jika laporan revisi anggaran tidak disampaikan tepat waktu, Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencatatnya secara mandiri di halaman IV A DIPA.

Kesimpulan: Kementerian Keuangan dengan tegas membantah keabsahan tabel efisiensi belanja K/L yang beredar di media sosial. Meskipun Presiden telah menginstruksikan efisiensi anggaran, Kemenkeu menekankan bahwa tabel yang beredar tersebut bukanlah produk resmi mereka dan tidak mencerminkan data yang akurat.

Informasi resmi mengenai efisiensi anggaran dapat diperoleh melalui saluran komunikasi resmi Kementerian Keuangan.