Keputusan Pembelajaran Ramadhan Pekan Depan: Bukan Libur Sekolah

Pemerintah akan mengumumkan kebijakan pembelajaran selama Ramadhan pekan depan, bukan kebijakan libur sekolah, melalui SKB tiga menteri terkait.

Jakarta, 17 Januari 2024 - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengumumkan bahwa pemerintah akan merilis keputusan resmi mengenai sistem pembelajaran selama bulan Ramadhan untuk siswa pekan depan. Keputusan ini telah memasuki tahap finalisasi dan akan segera diresmikan.

Mendikdasmen menjelaskan bahwa draf keputusan telah rampung dan tinggal menunggu penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tiga menteri; Mendikdasmen, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Menag). Proses finalisasi ini memastikan koordinasi yang baik antar kementerian terkait.

Meskipun banyak pemberitaan yang menyebutnya sebagai ‘libur Ramadhan’, Mendikdasmen dengan tegas membantah hal tersebut. Ia menekankan bahwa fokus kebijakan ini adalah pengaturan sistem pembelajaran selama bulan puasa, bukan tentang pemberian libur sekolah. Pernyataan ini diluruskan untuk menghindari kesalahpahaman publik.

Abdul Mu'ti menambahkan bahwa terdapat kesalahpahaman informasi yang beredar. Ia memastikan tidak ada rencana pemberian libur sekolah selama Ramadhan 1446 H. Pemerintah fokus pada bagaimana pembelajaran dapat berjalan efektif dan sesuai dengan konteks bulan suci Ramadhan.

Proses penyusunan kebijakan ini melibatkan koordinasi intensif dengan empat kementerian lain: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kantor Staf Presiden (KSP). Koordinasi lintas kementerian ini menjamin terbitnya kebijakan yang komprehensif dan mengakomodir berbagai aspek.

Mekanisme pembelajaran, apakah akan dilakukan secara daring (jarak jauh) atau tatap muka di sekolah, masih belum dibeberkan lebih rinci. Mendikdasmen meminta masyarakat bersabar menunggu terbitnya surat edaran resmi yang akan menjelaskan detail mekanisme tersebut.

Kesimpulannya, pemerintah segera mengumumkan kebijakan resmi tentang pembelajaran selama bulan Ramadhan. Kebijakan ini difokuskan pada pengaturan sistem pembelajaran, bukan untuk memberikan libur sekolah. Surat edaran resmi akan segera diterbitkan dan menjelaskan detail mekanisme pelaksanaan pembelajaran selama bulan Ramadhan.