Ketua DPRD Kota Bogor Serap Aspirasi Warga: Ekonomi, BPJS, dan Kesejahteraan Lansia Jadi Sorotan
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menyerap berbagai aspirasi warga selama reses, termasuk soal ekonomi, BPJS Kesehatan, dan kesejahteraan lansia, serta berkomitmen memperjuangkannya.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, baru saja menyelesaikan masa reses tiga hari di Dapil Bogor Timur dan Bogor Tengah. Selama reses yang berlangsung di masa sidang kedua tahun 2025, ia menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Reses ini memberikan gambaran jelas permasalahan yang dihadapi warga, sehingga kebijakan yang disusun nantinya dapat lebih tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Adityawarman menekankan pentingnya pendekatan bottom up dalam perencanaan pembangunan. "Perencanaan pembangunan memang harus dilakukan dengan metode bottom up, sehingga kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Maka itu adalah esensi dari reses yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor," ujarnya. Melalui reses ini, ia berhasil mengidentifikasi beberapa isu krusial yang tengah dihadapi warga Kota Bogor.
Salah satu isu yang paling menonjol adalah kondisi ekonomi Kota Bogor di awal tahun 2025 yang menunjukkan tren negatif. Penurunan daya beli masyarakat dan kenaikan harga sembako menjadi keluhan utama warga. Adityawarman menyadari pentingnya langkah konkret dari pemerintah Kota Bogor untuk mencegah inflasi, terutama menjelang Lebaran di akhir Maret.
Kondisi Ekonomi dan Kenaikan Harga Sembako
Kenaikan harga sembako menjadi perhatian utama Adityawarman. Ia berjanji akan menyampaikan aduan warga terkait hal ini kepada Pemkot Bogor agar segera dilakukan pencegahan inflasi menjelang Lebaran. "Tentu sisi ekonomi Kota Bogor harus diperhatikan. Aduan perihal naiknya harga sembako akan segera saya sampaikan ke Pemkot agar dilakukan pencegahan inflasi menjelang lebaran nanti," tegasnya.
Selain itu, Adityawarman juga mencatat adanya permasalahan lain yang perlu ditangani. Ia menemukan banyak keluhan terkait masalah pendataan peserta BPJS PBI yang nonaktif. Hal ini menjadi kendala dalam upaya peningkatan cakupan layanan kesehatan di Kota Bogor.
Untuk mengatasi masalah ini, Adityawarman berencana mendorong permasalahan ini ke tingkat provinsi untuk mendapatkan bantuan anggaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan angka cakupan peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor hingga mencapai 100 persen. "Pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan. Angka cakupan peserta juga harus ditingkatkan. Sehingga kami dari DPRD Kota Bogor akan meminta ke pihak DPRD Provinsi agar bisa diberikan bantuan," jelasnya.
Kesejahteraan Kader Posyandu dan Lansia
Adityawarman juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kader posyandu dan lansia dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan visi Kota Bogor sebagai 'Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan'. Ia menerima banyak keluhan dari kader posyandu terkait minimnya anggaran untuk pemberian makanan tambahan (PMT) dan biaya operasional (BOP).
DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan BOP Posyandu dan PMT agar angka stunting dapat ditekan dan anak-anak Kota Bogor tumbuh dengan gizi yang cukup. "Untuk itu kami di DPRD akan memperjuangkan BOP Posyandu dan PMT agar angka stunting bisa ditekan dan anak-anak Kota Bogor tumbuh dengan gizi yang cukup untuk mencapai Indonesia Emas 2045," tegas Adityawarman.
Selain itu, Adityawarman juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan lansia. Ia menerima aduan mengenai lansia yang belum mendapatkan perhatian khusus. Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Bogor telah menetapkan Perda Kota Bogor nomor 9 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia. "Terkait isu kesejahteraan lansia akan kami dorong agar pelaksanaan perda yang sudah ada bisa dimaksimalkan oleh Pemkot Bogor," ujarnya.
Melalui reses ini, Adityawarman berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi warga dan memastikan agar kebijakan pemerintah daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat.
