Kotim Bangun SPBN: Solusi Atasi Krisis BBM Nelayan dan Petani
Pemerintah Kotim akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Desa Sei Ijum, guna mengatasi kesulitan akses BBM bersubsidi bagi nelayan dan petani, yang rencananya beroperasi pada awal Februari 2024.
Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, akan segera memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Bupati Halikinnor mengumumkan rencana pembangunan SPBN ini untuk mengatasi kesulitan akses Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya solar, bagi nelayan dan petani. SPBN ini ditargetkan beroperasi akhir Januari atau paling lambat awal Februari 2024.
Pembangunan SPBN ini telah mendapat izin pemerintah pusat dan akan berlokasi di sekitar Sentra Perikanan Terpadu Sijura, Desa Sei Ijum, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Lokasi ini dipilih strategis untuk menjangkau nelayan dan petani di wilayah tersebut.
SPBN ini berbeda dengan SPBU pada umumnya. SPBN akan menyediakan solar bersubsidi khusus untuk nelayan yang akan melaut dan petani yang menggunakan alat mesin pertanian (alsintan). Salah satu keunggulannya, nelayan dan petani diperbolehkan mengisi BBM menggunakan jeriken.
Harga BBM di SPBN ini akan langsung bersumber dari harga SPBU, sehingga lebih terjangkau. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban biaya operasional nelayan dan petani, yang selama ini kerap mengalami kesulitan mendapatkan BBM dengan harga yang wajar.
Rencana pembangunan SPBN ini sudah lama diusulkan, bahkan sejak kepemimpinan bupati sebelumnya. Namun, berbagai kendala menghambat realisasinya. Bupati Halikinnor menyatakan rasa syukurnya karena proyek ini akhirnya dapat terwujud.
Ia berharap, pembangunan SPBN ini akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kotim, khususnya para nelayan dan petani. Dengan akses BBM yang lebih mudah dan terjangkau, diharapkan produktivitas mereka akan meningkat.
Sebelumnya, pernah ada upaya pembangunan SPBN di Pusat Pendaratan Ikan Ujung Pandaran pada 2015 dengan anggaran Rp997 juta dari APBD Kotim. Namun proyek tersebut gagal karena kendala pada kontraktor pelaksana. Meskipun demikian, pemerintah daerah memastikan tidak mengalami kerugian dalam proyek tersebut, karena kontraktor bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah dilakukan.
Dengan selesainya pembangunan SPBN ini, diharapkan permasalahan akses BBM bagi nelayan dan petani di Kotim dapat teratasi secara signifikan, mendorong peningkatan kesejahteraan dan perekonomian daerah.
